INILAH.COM, Jakarta - Track record Prabowo Subianto dikritik Juru Bicara Tim Sukses SBY-Boediono Rizal Mallarangeng. Kritikan tersebut terkait track record dalam mengusung ekonomi kerakyatan, tidak ubahnya sebagai bentuk kepanikan karena terancam.

"Apa yang dipersoalkan Rizal adalah pernyataan orang kalaf dan panik. Orang yang panik itu berarti merasa ada ancaman, yang logikanya tidak utuh," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, dalam keterngan persnya di Mega-Prabowo Media Center, Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Fadli, track record Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut jelas. Hal itu terlihat dari rekam jejak organisasi yang diemban Prabowo. Yakni Ketua pedagang pasar, ketua perhimpunan tani, dan ketua ikatan pencasila se-Indonesia.

"Dari pernyataan Rizal yang saya tidak tahu apa kapasitasnya sebagai konsultan kandidat capres atau sebagai owner pemilik Fox," tanya Fadli.

Mengenai ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo, tutur dia, sangat berbeda jauh dengan faham neoliberal yang dianut cawapres Boediono. Kondisinya memang, pemerintah sekarang ini lebih memilih ekonomi neo liberal. Seperti kebijakan di bidang impor.

"Yaitu impor pangan yang tarifnya rendah. Ini bisa menghantam petani kita. Lalu seperti impor susu yang tarifnya jauh bahkan sampai nol," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan, neo liberalisme tidak hanya campur tangan negara, tapi menyangkut juga ideologi dan kebijakan. Ekonomi neo liberal yang diusung Indonesia menggunakan konsensus Washington. Yang salah satu isinya ada pengurangan subsidi dan privatisasi.

"Misalnya, pencabutan subsidi BBM, sehingga BBM harganya malah. Setahu saya Rizal dulu setuju dengan kenaikan BBM. Ciri-ciri neolib adalah pasar bebas. Kalau kita anut kita akan mengalami kerugian di dalam negeri," jelasnya.

Sebelumya, dalam keterangan persnya di Bravo Media Center, Selasa 25 Mei lalu, Rizal mengatakan platform ekonomi kerakyatan seharusnya diusung oleh orang yang tidak punya kepentingan. Yang tidak memiliki cacat dalam track record-nya. [jib]