Kadin Kritik Divestasi Newmont Molor

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Herman Afif Kusumo, mengkritisi sikap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang terkesan mengulur waktu divestasi saham mereka ke pemerintah.

Ia menengarai ada tiga faktor yang menyebabkan NNT mengulur waktu divestasi. "Pertama, Newmont menginginkan harga (divestasi saham) yang baik menurut mereka, dan kedua, Newmont menginginkan mitra sebagai pembeli saham nantinya adalah perusahaan yang memiliki kapabilitas yang baik dan sehat," ujar Herman, di Jakarta, Jumat (29/5).

Faktor lain yang dikhawatirkannya, adalah perusahaan tambang itu memiliki masalah yang tidak ingin diketahui umum. "Faktor terakhir itu yang harus kita waspadai. Newmont memiliki masalah sendiri yang takut diketahui publik maupun pemerintah Indonesia, seperti mereka telah menggadaikan sahamnya. Ini harus menjadi perhatian," katanya.

Herman meminta NNT serius dan tidak main-main dalam divestasi sahamnya kepada pemerintah sesuai ketentuan Arbitrase Internasional pada 31 Maret 2009 -- yang memutuskan NNT wajib mendivestasikan 17 persen saham divestasi tahun 2006 hingga 2008 dalam waktu 180 hari, dengan perincian tiga persen saham 2006, tujuh persen saham 2007, dan tujuh persen saham 2008.

Namun, hingga kini harga saham divestasi NTT belum mencapai kesepakatan terutama untuk harga saham pada 2008.

Herman mengatakan, bila NTT tidak serius dalam divestasi saham tersebut, maka sampai kapanpun perusahaan tambang itu tidak akan memiliki mitra, karena dalam bisnis tambang akan selalu menyangkut divestasi dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, ia menilai tidak wajar jika NTT menekan pemerintah melalui penawaran saham dengan harga tinggi. Bahkan ia menilai NTT berada posisi tawar yang lemah, sehingga pemerintah Indonesia harus tegas dan tidak ragu mendorong pelaksanaan divestasi saham tersebut.

"Tekan saja. Dari dulu pihak Newmont tidak pernah mau operasinya dikontrol. Posisi pemerintah kuat kok," tegasnya mengungkapkan dukungan Kadin untuk pemerintah Indonesia.

Apalagi, ia memiliki keyakinan pemerintah mampu membeli saham NTT dan pengusaha nasional sendiri banyak yang berkecimpung di bisnis LNG dan petrokimia yang berteknologi tinggi, sehingga mampu mengelola perusahaan tambang yang hanya menggunakan teknologi menengah. "Yakinlah bangsa kita mampu," ujar dia.

Sementara itu, kemarin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, hitungan harga saham NTT antara versi pemerintah dan Newmont terlalu jauh. "Hitungan pemerintah dan Newmont berbeda jauh. Kami minta agar dihitung lagi oleh tim penilai independen," katanya.

Menurut dia, saat ini, Tim Harga Pemerintah masih menghitung harga saham Newmont. "Dalam dua minggu ke depan, bulan Juni, kami berharap tercapai kesepakatan dengan Newmont," katanya.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman, jika terdapat perbedaan angka yang cukup jauh, maka negosiasi memerlukan waktu lama, sehingga perlu penilai independen buat menghitungnya.

Purnomo menambahkan, perbedaan harga tersebut bisa terjadi, karena variabel yang dipakai pemerintah dan Newmont berbeda. Seperti, Newmont memasukkan cadangan di lokasi tambang Elang Dodo dan Batu Hijau Seksi 7 dalam perhitungan aset, sementara pemerintah tidak.

Bahkan pekan lalu, Direktur Mineral dan Batubara Departemen ESDM, Bambang Gatot Ariyono, pesimis jangka waktu divestasi selama 180 hari sejak putusan aribitrase pada 31 Maret 2009 akan terlampaui. "Negosiasi ini adalah masalah jual dan beli. Jadi, tidak bisa dalam waktu segera," katanya. [*/cms]