Sibuk Tertibkan Anggota, SBY-Boed Rapuh

INILAH.COM, Jakarta - Ketidaksolidan koalisi besar yang sedang digarap SBY-Boediono semakin terlihat. Kubu SBY-Boediono tengah sibuk menertibkan ucapan anggota-anggotanya yang mengganggu koalisi.

"SBY-Boediono sibuk memperbaiki pernyataan koalisinya dan tim suksesnya," kata pengamat politik LIPI Lili Romli kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (2/6).

Dijelaskan Lili, koalisi yang didukung 24 parpol ini sudah menunjukkan kerapuhannya. Saat pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY, sudah menuai protes dari partai pendukung koalisi yang berbasis Islam atau massa Islam.

Pasangan SBY-Boediono kembali diterjang isu jilbab. Hal ini berujung adanya peneguran Waketum DPP PKS Zulkieflimansyah yang menyatakan sebagian pemilih PKS mengarah ke pasangan Jusuf Kalla-Wiranto karena istri masing-masingnya memakai jilbab.

"Nampaknya tidak solid dari awal sudah ada persoalan-persoalan seperti pemilihan cawapres itu. Kemudian muncul isu-isu kurang Islami. Apa yang dikatakan Zul itu merupakan survei. Dia itu akademisi," imbuhnya.

Tidak hanya PKS, PKB mencopot Effendy Choirie sebagai Ketua FKB di DPR. Gus Choi sapaan akrab Effendy Choirie menyetujui persoalan hak angket daftar pemilih tetap (DPT).

Padahal, menurut Lili, persoalan hak angket DPT berbeda dengan dukungan PKB ke SBY-Boediono. DPT merupakan persoalan WNI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tujuannya bukan untuk pemakzulan, tetapi bagaimana administrasi kependudukan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"PKB sebagai partai kecil tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti dan melakukan ini," imbuhnya.

Tidak hanya menegur elitnya sendiri, PKB juga meminta kepada Ketua tim kampanye SBY-Boediono Hatta Rajasa untuk menertibkan anggota-anggota yang tidak sesuai dengan politik santun yang digariskan SBY. Salah satunya pernyataan Ruhut Sitompul yang menyatakan negara Arab tidak pernah membantu negara Indonesia.

Menanggapi itu, Lili mengatakan permintaan maaf yang sudah dilakukan Ruhut memang harus dilakukan. Namun, jika apa yang dilakukan Ruhut berdampak buruk kepada koalisi, disarankan agar ke depan tidak terlalu banyak bicara.

"Minta maaf perlu, tapi kalau menggangu lebih baik tidak perlu bicara, termasuk Rizal Mallaranggeng yang bisa bikin blunder," pungkasnya. [bar/sss]