INILAH.COM, Jakarta - Kasus Prita Mulyasari (32) versus RS Omni Internasional menyedot perhatian publik hingga para capres. Megawati Soekarnoputri
menilai kasus tersebut merupakan dampak neoliberalisme. Prita menjadi korban neolib.

"Kejadian yang dialami oleh Prita merupakan bukti kasat mata, dampak dari neoliberalisme, di mana kekuatan pasar bebas dengan lembaga-lembaga multinasionalnya dapat dengan mudah menggunakan hukum seperti UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)," sebut Mega dalam keterangan tertulis yang dibagikan di Kantor Kampanye Nasional Mega-Prabowo di Jakarta, Rabu (3/6).

UU tersebut, kata Mega, tampaknya dibuat untuk memuluskan kepentingan neolib dengan mengalahkan kepentingan asasi atau kebebasan berekspresi rakyat kecil yang tampaknya pada era pasar bebas ini sulit menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kasus Prita, lanjut Mega, adalah pelanggaran atas hak-hak kebebasan informasi, hak untuk menyatakan pendapat, yang merupakan hak-hak asasi paling mendasar yang dilindungi oleh konstitusi dan UU HAM, dan berbagai ratifikasi konvensi internasional seperti Sipol, ECOSOC dan CeDAW.

"Kasus Prita adalah preseden buruk atas penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. selain itu, tidak diizinkannya Prita menyusui anaknya selama dalam tahanan juga menjadi bukti lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan, khususnya atas hak-hak reproduksi perempuan," pungkas Mega yang sempat menjenguk Prita di LP Tangerang. Selang beberapa waktu kemudian, Prita 'bebas' dengan status tahanan kota. [mvi/sss]