INILAH.COM, Jakarta - Menneg BUMN Sofyan Djalil membantah anggapan bahwa penundaan rencana penawaran saham perdana (IPO) BUMN hingga penyelenggaraan Pilpres 2009 selesai, terkait tekanan politik.

"Tidak ada tekanan politik. Yang ada hanyalah IPO BUMN harus dilakukan pada harga dan kondisi yang tepat," kata Sofyan, di Kantor Kementerian BUMN, Rabu malam.

Menurut catatan, BUMN yang masuk daftar IPO pada tahun 2009 antara lain Bank Tabungan Negara (BTN), Garuda Indonesia, PTPN III, IV, VII, Waskita Karya, Krakatau Steel, Pembangunan Perumahan.

Tiga BUMN yaitu BTN, Garuda Indonesia, dan Waskita telah mendapat persetujuan IPO dari DPR-RI.

Namun rencana tersebut terhadang buruknya situasi pasar saham dalam negeri.

Beberapa waktu sebalumnya, Sofyan sendiri pernah menargetkan IPO BUMN akan direalisasikan jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia mencapai 2.000 poin.

Namun kenyataannya ketika indeks menembus level 2.000 poin pada perdagangan awal pekan I Juni, rencana IPO BUMN belum mendapat kepastian.

"Ya, indeks saham sudah di atas 2.000 poin, tapi IPO kita tunggu hingga kuartal IV," katanya.

Menurut Sofyan Djalil, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham perusahaan milik negara berkepentingan menjaga agar dalam realisasi IPO jangan sampai merugikan.

Aktivitas berupa persiapan IPO bisa dilanjutkan sehingga pelaksanaannya bisa lebih matang.

"Jadi tidak ada urusannya dengan politik. Kalau situasinya memungkinkan dan pasarnya bagus kita akan go public," tegasnya. [*/cms]