INILAH.COM, Jakarta - Dalam pidato politik pada awal kampanyenya, SBY menyindir soal pejabat yang memiliki bisnis keluarga. Namun, sindiran SBY itu justru dinilai telah menunjukkan kegagalan SBY dalam merealisasikan pemberantasan KKN.

"Itu bukan menyerang JK, tapi itu justru menunjukkan kegagalan dia sendiri sebagai presiden. Karena selama ini SBY selalu mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur tentang bisnis keluarga tapi tak terwujud. Ini juga menunjukan cara dia mencuci tangan dari kegagalannnya itu," kata Jubir Tim Kampanye JK Win Indra J Piliang kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (5/6).

Mantan peneliti CSIS ini mengungkapkan, sebenarnya salama ini secara tidak langsung SBY telah memfasilitasi adanya kepentingan pejabat yang keluarganya berbisnis. Indra menyontohkan kasus blue energi dan padi supertoy yang dipercayakan kepada Heru Lelono awalnya akan dijadikan sebagai bisnis tapi ternyata gagal.

"Karena kita tahu ada beberapa konglomerat bermasalah yang pernah diterima di Istana. Yang berbahaya itu adalah jabatan di pemerintahan yang berasal dari keluarga dekat pemimpin. Sebenarnya soal KKN itu adalah tantangan SBY, karena ada keluarganya yang menjadi Dirut BUMN, Pangkostrad dan iparnya menjadi Danjen Kopassus, kan itu justru lebih kelihatan KKN-nya," jelasnya.

Menurut Indra, isu soal bisnis keluarga yang dianggap sebagai KKN akan di-counter oleh tim kampanye JK-Wiranto dengan memberikan penjelasan konkrit kemasyarakat. Contoh ekstrim adalah 100% dana rehabilitasi Aceh itu dari hasil bisnis keluarga JK karena tidak ada dana dari negara.

"Jadi sebenarnya bisnis keluarga pejabat itu juga menguntungkan untuk menyelesaikan konflik, membantu organisasi sosial keagamaan itu baik. Lagi pula bisnis JK itu sudah lama, dia juga generasi kedua dan JK sudah 10 tahun tidak mengurus bisnisnya," pungkasnya. [mut/]