INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp12,987 triliun untuk penyelenggaraan subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Kebijakan ini diambil dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 008, Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Peraturan Menkeu No.99/PMK.02/2009 menetapkan harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebesar Rp5.500 per kilogram.

Dalam siaran pers di situs departemen keuangan, Senin (8/6) menyatakan, harga pembelian dimaksud digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga penjualan beras oleh Perum Bulog. Menkeu juga menetapkan, kuantum penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 3.330.000 ton.

Perhitungan kuantum didasarkan pada asumsi :
a) Durasi peyaluran selama 12 bulan
b) Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat sebanyak 18.500.000 RTS
c) Alokasi per RTS sebanyak 15/kg RTS per bulan, dan
d) Harga jual sebesar Rp1.600 per kilogram neto di titik distribusi.

Sementara itu, tarif subsidi beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebesar Rp3.900 per kilogram yang diperoleh dari selisih antara Harga Pembelian Beras oleh pemerintah sebesar Rp5.500 per kilogram dengan harga jual beras subsidi sebesar Rp1.600 per kilogram.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah akan diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menkeu No.99/PMK.02/2009 berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 26 Mei 2009 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009. [cms]