INILAH.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan RI kembali tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008. Ini berarti selama lima tahun berturut-turut yakni 2004-2008 BPK telah memberikan opini disclaimer atas LKPP.

Hal ini dikatakan ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) LKPP tahun 2008 kepada pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, perbaikan sistem keuangan negara belum terjadi secara menyeluruh pada semua Departemen/Lembaga Negara. Salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya
kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk mauoun program terpadu dari pemerintah.

Terdapat sembilan kelompok permasalahan yang ditemukan BPK terkait disclaimer ini, yakni:

1. Belum adanya sinkronisasi UU Keuangan Negara Tahun 2003 - 2004 dengan UU Perpajakan dan UU PNBP ataupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
2. Masih adanya berbagai jenis pungutan yang tidak berdasar hukum
3. Belum adanya keterpaduan antara Sistem Akuntansi Umum departemen keuangan dengan
Instansi sehingga ada selisih. Penerimaan perpajakan Rp3,43 triliun belum dapat direkonsiliasikan.
4. Rekening liar belum terintegrasi dan terekonsiliasi suatu Treasury Single Account.
5. Inventarisasi aset negara di berbagai instansi pemerintah berjalan sangat lambat
dan penilaiannya belum seragam.
6. Belum ada program untuk menyatukan sistem teknologi informasi pemerintah.
7. Belum ada program untuk peningkatan SDM akuntansi.
8. Belum ada program peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan.
9. Peranan BPKP tetap tidak jelas dalam pembangunan sistem akuntansi pemerintah dan
pengawas internal pemerintah. [cms]