RI Dukung Liberalisasi Pertanian?

INILAH.COM, Jakarta Penyelenggaraan pertemuan negara-negara pengekspor komoditas pertanian (Cairns Group) di Bali, seakan menunjukkan dukungan Indonesia pada liberalisasi pertanian di pasar domestik. Padahal hal ini sangat merugikan.

Ikhsan Modjo, Direktur Institute of Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan keputusan pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara pengekspor komoditas pertanian ke-33 pada 7-9 Juni 2009.

Ia menengarai, pertemuan itu merupakan upaya untuk menghidupkan Putaran Doha yang mandek. Terutama terkait permintaan negara maju agar negara berkembang membuka pasar manufakturnya dan mengurangi proteksi pertanian.

"China dan India menentang keras skema ini. Tapi, Indonesia bukan memproteksi petaninya, seperti orang bimbang dalam perundingan ini. Di tengah-tengah, tidak berpihak. Ada pertemuan di Bali, ya semakin semakin blunder," ujarnya.

Cairns Group beranggotakan 19 negara yang dimotori Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Kelompok ini dikenal dan sangat berpengaruh dalam memberikan tekanan pada perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kepentingan utama kelompok ini hanya memasarkan produksi pertanian sehingga selalu memaksa negara lain untuk membuka akses pasar.

Berikut ini wawancara lengkap INILAH.COM dengan Ikhsan Modjo.

Apa pendapat anda tentang pertemuan negara-negara pengekspor komoditas pertanian yang tergabung dalam Cairns Group?
Sebenarnya yang patut dipertanyakan kenapa Indonesia mau jadi tuan rumah. Dalam pertemuan Doha sebelumnya, ada yang namanya perjanjian yang disebut NAMA, Non-Agricultural Market Access. Intinya mereka ingin barter. Mereka meminta negara berkembang membuka pasar manufakturnya, kemudian mereka mengurangi proteksi pertaniannya.
Sampai sekarang hal ini masih menjadi perdebatan antara negara-negara maju dan berkembang. China dan India menentang keras skema ini. Tapi, Indonesia bukan memproteksi petaninya, seperti orang bimbang dalam perundingan ini. Di tengah-tengah, tidak berpihak. Ada pertemuan di Bali, ya semakin semakin blunder.

Hal ini apakah menunjukkan dukungan Indonesia?
Yang datang adalah negara-neagra maju, Indonesia justru memfasilitasi. Jadi, seakan-akan Indonesia malah mendukung skema ini. Padahal menurut saya, skema itu seharusnya ditentang keras karena sangat merugikan.
Kalau misalnya pasar manufaktur dibuka bebas, akan banyak barang-barang impor yang masuk, yang bersaing dengan industri dalam negeri. Industri kita akan mati, proses pengembangannya ke depan juga tidak ada. Kalau tarif sudah nol, semua barang bisa masuk Indonesia. Bukan hanya negara-neara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia, tapi semuanya. Apalagi tarif shipping itu sekarang murah.

Apakah ini bisa diartikan Indonesia belum siap?
Kalau dibuka, proteksi manufaktur kita sepenuhnya dan barang pertanian dari negara maju itu bebas, dan bisa diekspor ke sini. Ini yang dikhawatirkan petani Indonesia. Mungkin saja, kualitasnya karena mereka lebih maju, dan barang-barang mereka bisa jadi lebih murah karena pertanian mereka disubsidi oleh pemerintahnya. Mereka bukan diproteksi secara langsung tapi diproteksi secara tidak langsung. Ini saya pikir tantangan bagi Indonesia untuk bisa bersikap tegas dengan pertemuan yang sangat tidak mendukung bagi petani kecil Indonesia.

Lantas, bagaimana solusinya?
Sikap protektif sama sekali tidak mungkin. Indonesia harus melakukan negoisasi-negoisasi per item. Seringkali Indonesia tertipu. Misalnya perdagangan bebas dengan China, Australia, dan New Zealand. Karena Indonesia hanya melihat skema besarnya tapi ketika masuk barang per barang, Indonesia tidak melihat, mungkin karena kita juga kekurangan tenaga ahli.
Akibatnya, Indonesia banyak dirugikan dalam banyak kasus. Fakta bahwa perdagangan bebas dengan China telah merugiakan. Banyak sekali barang-barang, bukan hanya industri. Makanan, minuman, tekstil dari China juga masuk ke Indonesia.
Semua itu menekan produsen domestik. Dan yang dirugikan bukan hanya soal harga, tapi barang yang penuh melamin, dan lain sebagainya. Akhirnya Indonesia hanya menjadi tempat buang sampah. Saya takut ke depan, barang-barang pertanian afkiran yang jauh di bawah rata-rata, justur dikirim ke Indonesia semua. [E2]