INILAH.COM, Jakarta Dugaan suap yang mengalir ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 terkait pemilihan Deputi Gubernur BI memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah menetapkan empat tersangka, yaitu yaitu Hamka Yamdhu, Endin AJ Soefihara, Udju Juhaeri, dan Makmun Murod.
Menurut bekas politisi PDIP Agus Condro, dirinya merasa bersyukur atas ditetapkannya tersangka dalam kasus dugaan aliran dana terkait pemilihan Deputi Gubernur BI itu. "Alhamdulillah, ini bukti apa yang saya ungkapkan bukan fitnah dan tidak mengada-ada," tegasnya kepada INILAH.COM, Selasa (9/6) di Batang, Jawa Tengah, melalui saluran telpon.
Agus juga berbicara blak-blakan terkait pengungkapan kasus tersebut terkait dengan politisasi terkait Pilpres 2009. Tidak hanya itu, Agus juga berbicara soal rumors terkait keterlibatan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar dalam kasus ini. Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana respons Anda atas penetapan empat rekan Anda sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda S Ghultom?
Ya alhamdulillah. Sejak awal saya menyampaikan bahwa KPK akan serius menindaklanjuti kasus saya. Kenapa baru sekarang, karena mungkin KPK belum menemukan alat bukti yang cukup. Nah sekarang ini alat buktinya sudah cukup, sehingga KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Saya bersykur sekali. Dengan ditetapkannya beberapa orang sebagai tersangka, saya terbukti tidak memfitnah. Karena waktu kasus ini muncul pertama kali, saya dituduh mengarang cerita dan memfitnah.
Tapi hanya empat orang yang dijadikan tersangka. Bukankah Anda menyebut beberapa nama yang juga diduga menerima dana, seperti Emir Muis, Tjahjo Kumolo, dan beberapa anggota Fraksi PDIP. Apa respons Anda?
Saya percaya penuh dengan kerja KPK. Dengan menetapkan empat orang tersangka ini, KPK tentunya berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki. Kalau empat orang ini diperiksa, bisa saja KPK menemukan bukti tambahan. Kecuali kalau empat orang itu pasangan badan dan tutup mulut mengakui semuanya bahwa itu inisiatif mereka.
Bagaimana dengan temuan PPATK yang mengenai ratusan cek perjalanan yang mampir ke puluhan anggota DPR? Apakah terkait dengan kasus Anda?
Itu terserah KPK. Empat orang ini kan pintu gerbang. Setelah dibuka pintu gerbang ini, harapannya KPK akan mendapat informasi lebih banyak lagi.
Apakah Anda tidak khawatir kasus Anda ini menjadi cukup politis, karena penetapan keempat tersangka sebulan menjelang Pilpres, apalagi disebut-sebut banyak tokoh PDIP yang diduga terlibat dalam kasus ini?
Saya memang tidak mau kasus ini menjadi politis. Makanya saya tidak bolak-balik lagi ke KPK saat menjelang pemilu legislatif dan pilpres. Nanti saya dikira melakukan kegiatan politik dengan memanfaatkan KPK, makanya saya pasif.
Tapi kalau KPK memiliki iniasitif sendiri menetapkan empat orang tersebut berdasarkan bukti yang dimiliki, saya kira ini tidak ada urusannya dengan persoalan politik. Karena empat tersangka tersebut ada dari PDIP, Golkar, dan PPP. PPP itu koalisinya dengan SBY, Golkar mendukung JK. Sehingga ini tidak ada urusan politik, semata-mata untuk menegakkan hukum.
Bagaimana pula dengan rumors yang muncul soal lambatnya kasus Anda ini terkait dengan peran Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar yang melindungi PDIP, sehingga pasca penahanan Antasari dalam kasus Nasruddin Zulkranaen, muncul kasus Anda ini?
Saya mendengar soal itu. Tetapi saya beberapa kali datang ke KPK baik sebagai saksi maupun inisiatif sendiri, ditegaskan bahwa KPK itu bukan hanya Antasari. Antasari hanya satu bagian dari satu institusi, yaitu KPK. Di KPK juga banyak orang idealis yang memiliki komitmen tinggi atas pemberantasan korupsi. Ada atau tidak ada Antasari, sepanjang teman-teman muda yang menjadi penyidik maupun penyelidik, tentu kasus ini tidak akan bisa dihentikan.
Yang bisa hanya diulur-ulur, karena buktinya masih abu-abu. Tapi jika buktinya hitam putih, kemungkinan seperti Antasari tidak akan bisa berkutik. [P1]
