Selasa, 29 Mei 2012 | 01:17 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Posisi Pemerintah di Indosat Makin Mandul
Headline
inilah.com/ Bayu Suta
Oleh:
web - Jumat, 12 Juni 2009 | 08:22 WIB
INILAH.COM, Jakarta Pergantian posisi direksi yang didominasi orang asing menandakan Temasek sebagai pemegang saham lama masih kental di Indosat.

"Jadi tidak ada perubahan kultur manajemen lama dengan yang baru," kata Anggota Ketua Ikatan Alumni UI (ILUNI) Marwan Batubara, di Jakarta.

Ia juga mempertanyakan posisi Kaizad Bomi Heerjee yang masih dipertahankan Qatar sebagai Commercial Chied Officer (COO). "Sosok Kaizad juga bisa jadi orang yang terbiasa melobi orang-orang pemerintah di negeri ini," ujarnya.

Marwan yang juga mantan karyawan Indosat ini juga mempertanyakan posisi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A di Indosat. "Posisi pemerintah di Indosat makin mandul, tidak jelas apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan pemodal asing," katanya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Indosat Tbk, memutuskan mengangkat Harry Sasongko Titrotjondro sebagai direktur utama menggantikan Johnny Swandi Sjam.

Rapat yang diselenggarakan di Gedung Indosat, Kamis (11/6) siang, dihadiri perwakilan Qatar Telecom (Qtel) yang menguasai 65 persen saham, Deputi Menneg BUMN Sahala Lumban Gaol wakil pemerintah pemegang saham 14,2 persen, dan pemegang saham publik.

Harry Sasongko Tirtotjondro ditetapkan mulai bertugas Agustus 2009 mendatang. Harry saat ini masih menjabat Country Manager GE Money Indonesia.

Pria kelahiran 17 Desember 1959 ini sebelumnya pernah berkarir di LippoBank sejak 1999 hingga 2005 dan menjabat pada posisi puncak direksi.

Selain Harry Sasongko, susunan direksi lainnya yaitu Peter Kuncewicz, Steve Hobbs, Fadzri Sentosa, dan Kaizad Bomi Heerjee.

Perampingan jumlah direksi Indosat yang semula sebanyak sembilan orang menjadi hanya enam, sebelumnya sudah banyak diduga sebagian kalangan.

Posisi direksi pun didominasi perwakilan dari Qtel sebagai pemegang saham mayoritas. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya mendapat jatah satu direksi yaitu Fadzri Sentosa dan dua komisaris yaitu Jarman dan Rionald Silaban.

Padahal sebelumnya, posisi hak pemerintah sebagai pemegang saham dwiwarna berhak mendapat jatah jabatan direktur utama.

Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Sahala Lumban Gaol menjelaskan, penempatan Harry sebagai dirut Indosat merupakan usulan bersama namun keputusan ada di tangan Qatar.

"Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pemerintah hanya menempatkan satu direksi dan satu komisaris," kata Sahala.

Ia juga menegaskan, penempatan wakil di Indosat sesuai dengan porsi saham yang dimiliki pemerintah.[*/ito]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.