INILAH.COM, Jakarta - Dalam upaya mendamaikan Aceh, memang bukan hanya JK yang memiliki peran. Tapi SBY sebagai presiden juga berperan. Namun peran SBY hanya sebatas menerima laporan saja, tapi JK justru yang bekerja di balik layar.

"Kalau bicara soal peran, memang JK yang paling banyak berperan. SBY juga berperan tapi hanya menerima laporan saja. JK yang selalu bekerja di balik layar, bahkan sampai yang mengganti nama partai GAM dan memberikan nama Partai Aceh itu JK," ujar peneliti LIPI, Muhammad Nurhasim kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (15/6).

Berdasarkan hasil penelitiannya tentang perjanjian damai Aceh-Indonesia di Helsinski, menurutnya, yang paling getol mensupervisi perundingan Aceh itu adalah JK. Di dalam proses perdamianannya, ketika muncul berbagai perdebatan memang hampir semua klausul itu yang selalu memberikan persetujuan yang tegas adalah JK.

"Dan orang-orang yang terlibat dalam perumdingan itu sebagian besar adalah orang JK, seperti Hamid Awalludin, Sofyan Djalil dan Farid Husein. Ketika poin-poin kritis diperdebatkan oleh delagasi, yang memutuskan ya atau tidaknya itu adalah JK. Poin kritis itu seperti soal partai lokal, kemudian permintaan dari anggota GAM untuk amnesti dan sebagainya, yang waktu itu hampir menghentikan perundingan," ungkapnya.

Sebelumnya, kubu SBY tidak terima bila JK mengklaim sepihak soal perdamaian di Aceh. JK dianggap telah melanggar etika pemerintahan karena saat ini JK masih menjadi wapres tapi menyerang presiden.

Pada kampanye dialogis dengan seribu kader dan pendukung Partai Golkar di Banda Aceh Sabtu 13 Juni lalu, JK meski tidak menyebut nama menggambarkan penolakan Presiden untuk menandatangani setiap masalah yang dirundingkan dalam perjanjian damai Helsinki, seperti soal pendirian partai lokal. [mut/ton]