INILAH.COM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membeberkan perannya dalam perdamaian Aceh dan GAM ketimbang Presiden SBY. Peran JK soal Aceh dianggap lebih taktis ketimbang SBY yang terlalu formal alias kaku, sehingga jauh dari melanggar etika pemerintahan.

"Ini bukan masalah etika. Ini hanya masalah beda strategi dimana pak SBY menggunakan strategi formal. Nah Pak JK bilang tunggu dulu dalam formal tentunya ada perundingan didalamnya yaitu yang di belakang layar," kata pengamat politik UI Sri Budi Eko Wardani kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Sri, apa yang dilakukan tim sukses SBY dan tim sukses JK tidak ada yang salah. Keduanya hanya ingin menunjukan keberhasilan yang telah dicapai oleh calon yang mereka dukung.

Sri mengatakan dalam melaksanakan tugas pemrintah memiliki dua cara. Pertama dengan formal dan kedua di belakang layar. Dari segi formal apa yang telah dilakukan dalam perdamaian di Aceh tentunya diketahui oleh presiden dan ditandatangani presiden.

"Tapi kita ini diajak untuk melihat apa yang terjadi di belakang layar, tim sukses JK ingin menunjukan ini amunisi untuk menunjukan JK," ujarnya.

Dijelaskan dia, masalah ini menjadi menarik ketika Wakil Presiden ikut mencalonkan diri sebagai Presiden. Dan pastinya juga ingin memperlihatkan hasil kerja yang selama ini dilakukan. Dalam demokrasi, tutur dia, saat ini wajar saja terjadi bila semua dibuka ke publik. Karena demokrasi itu harus transparan.

"Ini proses kronologis. Itu normal sebatas tidak melangar aturan yang ditetapkan seperti menjatuhkan, menjelek-jelekan," cetusnya.

Saat ini, tutur dia, SBY memang memiliki keuntungan yang lebih besar dari pada JK yang hanya sebagai Wakil Presiden. Keuntungannya apa yang dilakukan ataupun dikerjakan untuk negeri ini semua atas persetujuan kepala negarannya.

"Wakil Presiden dan menteri-menterinya hanyalah sebagai pembantu Presiden. Tapi JK di sini hanya ingin menunjukan karena dia (JK) perdamaian di Aceh lebih cepat," pungkas Dani. [win/jib]