JK Pantas Klaim Aceh, SBY Hanya Legalitas

INILAH.COM, Jakarta Inilah repotnya jika peserta Pemilu Presiden berasal dari incumbent. Upaya klaim prestasi pemerintah menjadi keniscayaan di tengah upaya merebut hati pemilih. Namun, situasi saling klaim kini cukup berbeda ketika Capres Jusuf Kalla buka-bukaan tentang fakta sejarah proses damai di Aceh. Kubu SBY justru meradang dan reaktif. Mengapa?

Upaya JK mengungkap fakta atas perdamaian di Aceh adalah hal yang biasa. Bahwa JK adalah tokoh penting dalam proses damai di Aceh, hampir semua pihak mengamininya. Namun fakta bahwa SBY hanya manggut-manggut dalam merespons setiap usulan JK, itu yang publik baru ketahui. Kondisi ini jelas memancing reaksi dari kubu SBY. Tuduhan langkah JK tak etis pun meluncur dari pendukung SBY.

Namun, bagi Ketua Jurusan Antropologi Universitas Malikus Shalih, Lhokseumawe, Aceh, Teuku Kemal Fasya, klaim yang dilakukan JK pantas untuk dilakukan. Menurut dia, JK memang cukup dominan dalam proses perdamaian di Aceh.

"Jadi memang layak JK mengklaim. Seperti juga SBY menyebutkan keberhasilannya memberantas korupsi, menurunkan BBM hingga tiga kali, setelah ia menaikkannya dengan harga yang sama setelah diturunkan kembali," tegasnya kepada INILAH.COM, Minggu (14/6) di Lhokseumawe, Aceh.

Apa argumentasi Teuku Kemal Pasya? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana komentar Anda soal kisruh klaim perdamaian Aceh antara SBY dan JK?
Saya pikir ini bukan kisruh, tapi dinamika. Karena kedua orang itu memang terlibat dalam melahirkan perdamaian MoU Helsinki, dan masyarakat Aceh sudah cukup dewasa menanggapi perbedaan itu.

Jika Anda melihat, bagaimana peran SBY dan JK dalam proses perdamaian tersebut?
Ya, di lapangan memang Jusuf Kalla dan timnya bergerak, bahkan ia sudah bergerak satu bulan sebelum tsunami di Aceh. Jadi memang layak Jusuf Kalla mengklaim itu pekerjaannya. Peran SBY sebenarnya lebih pada legalitas, karena ia pemimpin negara dan ia yang menandatangani segala dokumen negara.
Bahkan nama Jusuf Kalla cukup harum di Aceh sampai hari ini, tidak terganggu dengan status Golkarnya, yang dalam pandangan masyarakat Aceh sebenarnya partai yang mendukung operasi militer di masa lalu. Masa Orde Baru di bawah Gubernur Ibrahim Hasan, di era reformasi di bawah Gubernur Abdullah Puteh, yang keduanya adalah kader Golkar.

Isu perdamaian Aceh kini masuk ranah politik jelang pilpres. Bagaimana harusnya masyarakat Aceh menyikapi polemik ini?
Masyarakat Aceh tetap melihat bahwa pilpres ini adalah bagian lanjut dari situasi perdamaian Aceh ke depan, dalam artian bahwa perdamaian Aceh akan sangat tergantung pada bagaimana figur presiden ke depan.
Dari tiga calon yang ada, yang memiliki sisi antagonisme pada perdamaian Aceh adalah Mega-Pro, sedangkan kemenangan dua figur lainnya (SBY-Boedi) dan (JK-Win) tetap membuat prospek perdamaian Aceh masih tetap stabil. Selama Mega-Pro tidak menang dalam pilpres ke depan, nasib pluralisme dan demokrasi lokal masih bisa ditoleransi keberadaannya.

Apa kunci sukses JK dalam menciptakan perdamaian di Aceh? Padahal upaya serupa telah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, termasuk SBY saat menjabat sebagai Menko Polkam?
Tim lobby dan diplomasi yang digunakan oleh JK seluruhnya adalah orang Makassar dan Aceh (Farid Hussein, Hamid Awaluddin, dan Sofyan Djalil) yang tidak memiliki problem streotipe non-Jawa. Mereka menyelesaikan problem konflik dengan konsep demokrasi dan integrasi nasional yang tidak terlalu harus memaksakan konsep nasionalisme Indonesia yang selama ini terlalu berlebihan diterjemahkan oleh tokoh-tokoh nasional dari Jawa.
Di samping itu, kultur Makassar dan Aceh hampir sama: terus terang, apresiatif, dan juga spontan, termasuk cepat marah. Jadi cocok sudah dengan kultur Aceh. Tentu saja ada ketegangan saat delapan tahap perdamaian itu disusun, bahkan terkadang pihak pelobi dari Makassar mengancam pihak GAM, dan kadang GAM surut juga dengan gertakan Makassar. Dan ketika Aceh menggertak, Makassar juga mundur selangkah. Jadi masih harmonis dan mampu menemukan titik konsensusnya.

Apakah etis JK mengklaim soal perdamaian Aceh?
Kenapa tidak? Seperti juga SBY menyebutkan keberhasilannya memberantas korupsi, menurunkan BBM hingga tiga kali, setelah ia menaikkannya dengan harga yang sama setelah diturunkan kembali, dan BLT. Itu adalah prestasi kerja yang pantas dikenang. Masyarakat Aceh akan mengenang kinerja JK, dan tidak akan melupakannya dengan cepat. Kita tahu adat, dan adat kita adalah mengenang kebaikan orang lain, dan jika bisa membalasnya dua kali lipat dari yang sudah diperbuat. [P1]