INILAH.COM, Jakarta - Polemik kritik yang dilancarkan kubu SBY menyoal klaim JK tentang perdamaian di Aceh terus bergulir. Kecaman yang dilontarkan Bara Hasibuan pada capres Jusuf Kalla dinilai hanya sepotong dan tidak proporsional.

"Proporsionallah dalam melihat masalah, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah," kata Jubir Timkamnas JK-Wiranto Lukman Hakiem dalam percakapan dengan INILAH.COM di Jakarta, Senin (15/6).

Ia menjelaskan seharusnya Bara yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pakar Timkamnas SBY-Boediono itu jeli melihat kasus Aceh. Lukman menjelaskan saat ini SBY dan JK sedang berkompetisi dalam Pilpres. Dan masing-masing mempunyai keberhasilan yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan.

"Karenanya di era keterbukaan amat sah seseorang mengungkapkan peran lebihnya di pemerintahan agar rakyat tahu mana yang kerja, mana yang hanya jaga badan," cetus Lukman.

Anggota DPR dari FPPP ini menjelaskan sejarah mencatat nama seorang menteri bisa lebih harum ketimbang presiden dan wapres. Hal itu terjadi ketika nama Mohammad Roem yang tidak menjabat presiden atau wapres diabadikan dalam perjanjian Roem-Royen. Sementara Soekarno dan M Hatta yang kala itu memimpin negeri tidak pernah tersinggung.
"Soekarno-Hatta tak tersinggung dan tidak pernah menuduh Roem melanggar etika pemerintahan," urai Lukman.

Apalagi, lanjut dia, saat di Aceh, capres nomor urut tiga itu sedang berkampanye. "Mustahil dan tidak masuk akal, JK akan berkampanye dengan menyatakan 'dalam pemerintahan sekarang, semua itu karena kehebatan SBY," tegas Lukman. [ton]