INILAH.COM, Jakarta - Peran JK dalam mendamaikan Aceh bukan hanya klaim semata. Banyak hal yang telah dilakukan JK dalam perundingan dengan GAM. Salah satunya saat JK memutuskan untuk mengabulkan permintaan adanya partai lokal Aceh, dengan membaca surat Yasin terlebih dahulu.

Menurut peneliti LIPI, Muhammad Nurhasin, Ketika poin-poin kritis diperdebatkan oleh delegasi, yang memutuskan ya atau tidaknya itu adalah JK. Poin kritis itu seperti soal partai lokal, kemudian permintaan dari anggota GAM untuk amnesti dan sebagainya yang waktu itu hampir menghentikan perundingan.

"Permintaan GAM soal partai lokal juga menjadi perdebatan panjang, saat itu tim perundingan menghubungi JK di hadapan GAM. Lalu sebelum memutuskan menerima atau tidak, JK membaca surat Yasin terlebih dahulu, akhirnya dari pada perundingan buyar permintaan itu dikabulkan," katanya kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (15/6).

Hasim menuturkan, poin yang paling kritis dalam perundingan dengan Aceh itu adalah saat GAM dan Indonesia posisinya sama-sama tidak mau saling mundur. GAM tetap ingin merdeka, dan RI tetap meminta otonomi khusus menjadi kerangka. Perundingan itu pun hampir mentok dan delegasi RI hampir pulang ke Jakarta.

"Lalu seluruh proses perundingan itu diambil alih oleh JK dan akhirnya GAM waktu itu mundur. Kalau bicara soal peran, memang JK yang paling banyak berperan. SBY juga berperan tapi hanya menerima laporan saja. JK yang selalu bekerja di balik layar, bahkan sampai yang mengganti nama partai GAM dan memberikan nama Partai Aceh itu JK," ungkapnya. [mut/]