PDIP: Soal Aceh, SBY Harus Klarifikasi

INILAH.COM, Jakarta - Saling klaim kebarhasilan pemerintah antara SBY dan JK mengambarkan 5 tahun pemerintahan SBY-JK tidak kompak. Harusnya Presiden dapat menjelaskannya.

"Ini yang sangat disayangkan padahal pemerintah didukung dengan uang rakyat tapi masing-masing mempunyai kebijakan. Presidennya ke mana, Wapresnya ke mana," kata Ketua FPDIP DPR RI Tjahjo Kumolo, di sela-sela raker komisi I dengan BIN, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut dia, saat ini JK menyatakan perdamaian di Aceh merupakan hasil kerja kerasnya, itu hal yang wajar jika diklaim JK. Tapi yang menjadi pertanyaan apa benar itu kerja JK seorang? Untuk mengetahui kebenarannya tentunya harus diklarifikasi oleh SBY.

"Jadi harus klarifikasi secara terbuka kalau tidak berarti opininya yang benar," cetusnya.

Ia hanya berharap pada Pilpres mendatang baik presiden maupun wakil presidennya harus solid sampai akhir jabatannya. Kejadian ini, tutur Tjahjo, jelas mencerminkan pemerintahan yang buruk.

"Ini cermin salama 5 tahun menunjukan kinerja pemerintah tidak bagus. Seandainya kompak pasti akan berprestasi," cetusnya.

Namun Tjahjo enggan ikut campur apakah klaim JK terkait perdamaian di Aceh sudah melanggar etika atau tidak.

"Saya tidak mau ikut campur ini etika atau tidak, tapi ini bagian dari politik. Kenapa seorang Wapres maju dan membeberkan keberhasilannya tentunya dia punya data, menurut saya sah-sah saja namanya juga politik," pungkasnya. [win/ana]