INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah lembaga survei merilis mayoritas perolehan suara SBY-Boediono sehingga pilpres hanya berlangsung satu putaran. Namun tolak ukur yang dipakai rupanya 'tumpul' jika hanya berdasarkan besarnya perolehan suara semata. Sebab tidak ada data SBY memperoleh suara minimal 20% di masing-masing 17 provinsi.
"Dari sisi metodologi, tidak ada satupun lembaga survei yang memastikan kemenangan SBY-Boediono menang di 17 provinsi lebih. Sampelnya tidak ada yang bisa mewakili populasi nasional," ujar Jubir JK Win, Indra Jaya Piliang.
Hal ini disampaikan dia dalam diskusi 'Pilpres satu putaran fakta atau fiksi' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Senin (15/6).
Jadi, lanjut Indra, ternyata tidak ada satupun lembaga survei yang menjamin pilpres satu putaran. Lembaga survei tidak punya alat ukur apakah di 17 provinsi itu suara SBY-Boediono memang unggul dan tersebar. Tidak ada lembaga survei yang bisa mempertanggungjawabkan hal itu.
"Secara etik itu di luar dimensi ratio yang sulit diwujudkan. Andai SBY mendapat 70%, itu juga belum bisa menciptakan pilpres satu putaran. Saya tidak yakin SBY dapat suara di daerah Indonesia timur," cetus mantan peneliti CSIS ini.
JK-Wiranto, sambung dia, sebagai pasangan nusantara saat ini akan menjadi penting. Karena capres-cawapres bernomor urut 3 ini bisa mendapatkan suara signifikan dari luar Jawa.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi merilis perolehan suara SBY-Boediono 71%, Mega-Prabowo 18%, JK-Wiranto 7% sehingga pilpres hanya berlangsung satu putaran. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis suara SBY-Boediono 63,1%, Mega-Prabowo 16,4%, JK-Wiranto 5,9% sehingga pilpres tak perlu dua putaran. [mut/sss]
