INILAH.COM, Tel Aviv Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia bersedia menyetujui solusi dua negara Israel dan Palestina. Syaratnya, Palestina tidak boleh memiliki angkatan perang dan senjata. Sebuah basa-basi politik yang malampaui batas!

Adanya tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, membuat Netanyahu akhirnya menyerah. Dalam pidatonya, di Bar Ilan University di luar Tel Aviv, Senin (15/6), seperti dilansir BBC, ia akan mengakui keberadaan negara Palestina.

Negara Palestina yang didirikan tidak boleh memiliki tentara, tidak boleh mengendalikan zona terbang, dan tidak boleh memasukkan senjata. Sebuah negara Palestina juga harus mengakui negara Israel, tambahnya.

Pidato Netanyahu yang memaparkan rencana bagi perdamaian kawasan itu disampaikan sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Barack Obama mendesaknya menerima penyelesaian dua negara. Obama telah menekankan bahwa dia menginginkan seluruh pembangunan permukiman Yahudi dihentikan.

Hal ini dijawab Netanyahu dalam pidatonya bahwa para pemukim Yahudi bukan merupakan musuh perdamaian. Dia bersikukuh pada posisinya yang mendukung pertumbuhan alami berbagai permukiman yang sudah ada.

Jika persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka kami siap untuk melaksanakan perjanjian perdamaian untuk mencapai solusi, yakni negara Palestina tanpa basis militer akan hidup berdampingan dengan negara Yahudi, jelas Netanyahu dalam pidatonya.

Palestina sontak bereaksi. Mereka menyatakan tidak akan kembali ke meja perundingan sampai Israel menghentikan semua kegiatan permukiman. "Pidato ini ibarat melempar torpedo semua prakarsa perdamaian di kawasan itu," kata Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Para pemukim ilegal Yahudi pun seolah mendapat angin. Mereka kini tidak menggubris lagi imbauan Obama untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat. Dani Dayan, kepala dewan Yesha, sebuah organisasi yang mengelompokkan para pemukim ilegal Yahudi mengatakan, para pemukim Yahudi akan tetap tinggal di tanah jajahan tersebut.

Kami memiliki dukungan yang kuat di Knesset (parlemen) yang baru dan hal-hal yang kami dengar dari omongan para politisi benar-benar memberikan dorongan kepada kami. Jika Netanyahu berani coba-coba menghentikan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi, maka Knesset akan ada di belakang kami, kata Dayan.

Pengamat Timur Tengah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra menilai pembentukan negara Palestina tanpa militer merupakan hal yang mengada-ada.Tidak mungkin suatu negara berdaulat, yang diberi kemerdekaan, tidak dibolehkan memiliki militer, katanya, di Jakarta, Senin (15/6).

Ia menyatakan Israel harus bersedia memberi kemerdekaan kepada Palestina tanpa syarat. Kalau ada syarat sekalipun, mungkin hanya kesepakatan agar militer Palestina tidak akan pernah menyerang Israel, katanya.

Selain itu, kata dia, negara lain seperti AS dan Liga Arab harus terus menekan Israel untuk memberikan kemerdekaan Palestina tanpa syarat. Lalu, bagaimana sikap Obama?

Ia berjanji mengupayakan penyelesaian dua negara. Dalam beberapa pekan terakhir ini pun, Washington meningkatkan tekanan terhadap pemerintah baru Israel agar mendukung pembentukan negara Palestina dan menghentikan semua kegiatan permukiman.

Sejumlah pengamat politik internasional mengatakan, Netanyahu telah berupaya memberikan respons terhadap pernyataan Obama. Pidato Netanyahu kali ini menanggapi harapan Obama untuk membentuk resolusi dua negara tersebut, ujar Martin Indyk, duta besar AS untuk Israel di era pemerintahan Bill Clinton.

Para pengamat politik di media Israel sendiri mengatakan, sikap Netanyahu itu didorong karena ingin menghindarkan konflik dengan rekan-rekan koalisinya di pemerintahan. Yakni, partai sayap kanan yang tentu akan mendukung sikapnya demi menjaga agar pemerintahan tidak retak.

Di antaranya kolumnis Israel Nahum Barnea. Ia menulis di harian Yediot Ahronoth bahwa Netanyahu bisa beralasan tidak berdaya untuk menghentikan aktivitas pembangunan pemukiman ilegal Yahudi. Kami akan terus berdebat dengan pemerintahan AS mengenai masalah pemukiman, tulis Barnea.

Apa pun alasan Israel, yang jelas hal itu tentu sangat tidak masuk akal. Negara yang kerap bergolak seperrti Palestina rasanya memang tidak mungkin jika harus mengurus keamanan negaranya tanpa memiliki aparat. Bagaimana jika Israel kembali menyerang Palestina dengan alasan membalas roket yang ditembakkan Hamas? Apakah Palestina harus mencari si pelaku dan menangkapnya dengan tangan kosong? [P1]