e-Book Tak Secanggih Dibayangkan

INILAH.COM, Jakarta - Terobosan program buku sekolah elektronik (BSE) atau dikenal e-Book untuk pelajar masih terkendala berbagai persoalan teknis dan non teknis. Buku Elektronik yang diresmikan oleh Presiden SBY tahun 2008 lalu itu di sana-sini kurang sarana dan prasarana berupa komputer dan jaringan internet.
Ketua Forum Komite Sekolah (FKS) Provinsi DKI Jakarta, Bambang Utomo, menilai penggunaan buku sekolah elektronik di Jakarta masih terkendala sarana dan prasarana yang masih minim.
"Belum semua sekolah di Jakarta, mulai dari SD, SMP dan SMA yang memiliki sarana menunjang aplikasi e-book yang memadai seperti halnya laboratorium komputer," katanya.
Menurut Bambang, hampir semua sekolah di Jakarta sudah memiliki komputer, hanya saja komputer yang ada tersebut jika dilihat dari kualitasnya masih rendah. "Kualitas komputer di sekolah-sekolah Jakarta, masih banyak yang 'jadul' (jaman dulu)," ujarnya.
Selain itu, kata dia, rasio antara jumlah komputer dengan siswa tidak sebanding, seperti halnya dalam satu kelas jumlah siswa sebanyak 40 orang, sedangkan komputer yang ada hanya 25 orang. "Sehingga satu komputer bisa dibuat dua atau tiga siswa. Ini jelas tidak efektif," katanya.
Bambang juga mengatakan aplikasi komputer selama ini masih sebatas sebagai alat bantu tulis menulis pada bagian administrasi sekolah, mengajar microsoft office di laboratorium komputer dan mengunduh (download).
Selain jumlah mata pelajaran juga belum lengkap, hingga saat ini e-Book tidak secanggih yang semula dibayangkan oleh para siswa. Pasalnya, para siswa juga tidak bisa menulis atau mengisi jawaban soal-soal di akhir bab mata pelajaran secara langsung di komputernya.
Ia menambahkan, seharusnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut bisa dimanfaatkan lebih luas dari itu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, administrasi, interaksi dan kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, komunitas dan sekolah.
Penggunaan buku sekolah elektronik tersebut juga dinilai anggota Komisi X Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Cyprianus Aoer tidak bermanfaat untuk masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok.
"Selama ini, 'e-Book' hanya bermanfaat untuk sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sedangkan di pedesaan, bahkan di daerah-daerah pelosok tidak ada manfaatnya," katanya.
Menurut Cypriyanus, sekolah-sekolah yang ada di pedesaan maupun pelosok hingga saat ini masih jauh dari sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti tidak adanya listrik, komputer, jaringan internet dan lainnya.
"Percuma saja pemerintah memberi bantuan komputer di sekolah-sekolah itu," ujarnya.
Cypriyanus mencontohkan tidak hanya di daerah pedesaan dan pelosok saja yang masih kesulitan menerapkan e-Book, melainkan juga di sejumlah kota, seperti halnya di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hingga kini masih susah.
"Ada prinsip ketidakadilan dalam proses pendidikan kali ini," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari dapil NTT.
Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta pemerintah agar mengevaluasi program e-Book tersebut yang dinilai telah menghabiskan anggaran cukup besar karena telah membayar hak cipta penerbit untuk dimasukkan "e-Book".
Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyebutkan sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA se-Indonesia dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, belum memiliki akses internet sehingga program buku sekolah elektronik tidak efektif. "Jadi ada sekitar 17.500 sekolah yang tidak terakses internet,"katanya.
Menurut Darmaningtyas, minimnya jumlah sekolah yang bisa mengakses internet tersebut menunjukkan bahwa program e- Book belum efektif. "Bisa dibayangkan kalau donwn load materi pelajaran di internet, lalu kemudian di print out (cetak, red)' biayanya jauh lebih mahal dari pada kalau beli buku jadi," katanya.
Mendapati hal itu, Depdiknas kemudian menggandeng salah satu percetakan milik Jawa Pos Grup yakni PT Temprina Media Grafika untuk mencetak buku-buku elektronik secara massal.
Hanya saja, kata dia, Depdiknas sendiri tidak mengalokasikan biaya distribusi, jadi yang dihitung hanya biaya cetak, padahal ongkos distribusi untuk sekolah-sekolah di Indonesia Bagian Timur itu sangat besar. "Jadi wajar, jika kemudian pelaksanaan program itu tersendat," ujarnya.
Menurut dia, yang harus diubah oleh Depdiknas, adalah biaya distribusi, sehingga orang- orang dari daerah yang ingin mencetak buku elektronik itu bisa langsung mendistribusikannya.
Selain itu, kata dia, pemerintah tidak harus menjalin kerjasama dengan PT Temprina Media Grafika saja, melainkan dengan percetakan lainnya. "Dugaan saya, jika hanya memilih perusahaan itu (PT Temprina, red), maka itu hanya terbatas dengan mencetak untuk daerah-daerah dimana dia punya cetakan. Kalau seperti itu, bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak punya percetakan dan bagaimana distribusinya jika harga buku dipatok Rp10 ribu per eksemplar," katanya.[*/ito]