INILAH.COM, Jakarta - Perang intelijen tengah dilakukan masing-masing Tim Kampanye Nasional capres-cawapres. Maraknya oprasi senyap itu diharapkan tidak menularkan konflik ke masyarakat.

"Semua kandidat punya intelijen, namun adu strategi itu jangan sampai menimbulkan kekacauan di masyarakat, yang selama ini hidup tenang dan kondusif. Jangan sampai menghalalkan segala cara," cetus peneliti politik LIPI Lili Romli di Jakarta, Selasa (23/6).

Pengajar FISIP UI ini mengatakan, perang intelijen tersebut mungkin dilakukan oleh para mantan perwira tinggi (pati) militer yang tergabung dalam tim sukses masing-masing kandidat. Hal tersebut sudah terlihat sejak tahapan pencalonan maupun sebelumnya, dengan mengatur strategi.

Operasi intelijen ini, kata Romli, memang tidak bisa tercium. Karena itu, mengawasinya juga dilakukan dengan intelijen juga. Hal tersebut merupakan permainan tingkat tinggi.

"Soalnya ini dunia 'ghaib'. Kita ini tidak tahu apa yang dilakukan mereka, operasi intelijen itu kan 24 jam nggak tidur," katanya.

Kedati begitu, dijelaskan Romli, hingga saat ini dirinya belum melihat potensi yang mengarah kekacauan dengan terjadinya perang intelijen tersebut. "Sejauh ini saya belum melihat potensi itu," ujarnya.

Namun, lanjutnya, bisa jadi sengaja ditimbulkan isu-isu seperti kinerja KPU minim, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga independensi penyelenggara pemilu. Berbagai isu tersebut dapat dijadikan alat untuk menimbulkan potensi tersebut. Hal itu perlu mendapat perhatian Bawaslu dan KPU.

"Para kandidat juga harus ikut aturan main berdemokrasi, sama-sama menegakan aturan dan Pilpres ini jangan dinodai," tandasnya. [*/jib]