INILAH.COM, Jakarta - Meski telah berganti presiden, utang Indonesia baik dalam dan luar negeri kian bertambah. Bahkan dari capres-capres yang berlaga pada Pilpres 8 Juli mendatang, tidak ada yang berani menghapus utang.

"Dari tiga capres yang ada, belum ada yang secara tegas mengatakan akan menghapus utang," ujar Ketua Koalisi Anti-Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Ketiga capres, menurut dia, lebih banyak hanya berkutat terkait permasalahan rescheduling (penjadwalan ulang) atau moratorium utang. Padahal, tutur dia, baik penjadwalan ulang maupun moratorium utang berbeda dengan penghapusan utang.

Ia menjelaskan, penjadwalan ulang adalah memperpanjang waktu pembayaran utang atau mengatur kembali tingkat suku bunga yang dipergunakan untuk membayar utang tersebut. Sedangkan moratorium utang dapat berbentuk penundaan pembayaran seluruh utang, atau berbentuk penundaan pembayaran sebagian utang.

"Setiap bentuk moratorium utang umumnya ditolak oleh lembaga keuangan Dana Moneter Internasional (IMF). Beberapa negara yang pernah mendeklarasikan moratorium utang antara lain adalah Brazil, Meksiko, dan Argentina," paparnya.

Seharusnya, dihimbau Dani, masing-masing kandidiat tegas akan menghapuskan seluruh utang yang ada. Alasannya adalah utang yang disodorkan oleh negara donor bertanggung jawab terhadap lahirnya berbagai kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi seperti program liberalisasi atau privatisasi.

"Data dari KAU menunjukkan, saat ini setiap warga negara Indonesia (WNI) menanggung utang sebesar Rp 7,7 juta," terangnya. [*/jib]