INILAH.COM, Jakarta - Iklan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dinilai tidak etis. Sebab, menggunakan kata 'lanjutkan' di akhir paket komersialnya. Namun, penggunaan kata yang merupakan jargon kampanye SBY-Boediono itu harus dilihat secara kontekstual.

Hal itu diungkapkan guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya kacung Marijan saat berbincang dengan INILAH.COM, Rabu (24/6). Ia mengaku belum pernah melihat iklan yang dibintangi Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadarma Ali tersebut. Sehingga dia tidak bisa mengungkapkan dengan jelas konteks iklan tersebut.
Yang pasti, kata dia, jika materi iklan itu dimaksudkan untuk menggambarkan pertumbuhan koperasi tidak menjadi masalah. "Kalau di tengah-tengah (kata lanjutkan) itu tidak apa-apa. Karena itu kan Bahasa Indonesia yang siapa aja boleh gunakan," jelasnya

Akan berbeda, kata Kacung, jika kata lanjutkan digunakan di akhir paket iklan. Itu tidak pas dan tidak etis, dan itu termasuk iklan konfrontasi," ujarnya.

Kacung menyebutkan, untuk menilai iklan itu harus melihat berdasarkan konteksnya. Ia mencontohkan jika ada seorang guru yang mengatakan lanjutkan, tentu sah-sah saja. Seperti ungkapan mari lanjutkan pelajaran. Jadi, konteks 'lanjutkan' itu apa? kata lanjutkan kan bukan berarti pendukung SBY," katanya. [nuz]