BlackBerry Diberi Waktu 1 Bulan

INILAH.COM, Jakarta- Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) kembali mendesak produsen BlackBerry, Research in Motion (RIM) agar segera membuka kantor cabang atau service center di Indonesia.
"Kami sudah bertemu dengan RIM dan sudah sepakat untuk membuka kantor cabang di Indonesia," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S Dewa Broto, di Jakarta.
Namun, RIM hingga kini masih meminta waktu untuk mempertimbangkan bentuk perwakilan yang paling sesuai di Indonesia yakni menentukan dalam bentuk "sales service", "sales representatif", atau bentuk lain.
Gatot menekankan pihaknya hanya akan memberikan jeda waktu paling lama satu bulan.
"Bila RIM tidak segera bertindak kami terpaksa menghentikan pemberian sertifikasi pada BlackBerry," katanya.
Penghentian sertifikasi tersebut secara otomatis menutup kemungkinan perangkat BlackBerry dapat diimpor masuk ke Indonesia.
"Kami memang tidak berhak menghentikan impor BlackBerry tetapi dengan penghentian pemberian sertifikat maka BlackBerry tidak akan diizinkan masuk ke Indonesia oleh institusi yang berhak yakni Depdag dan Bea Cukai," katanya.
Opsi itu dipilih sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen BlackBerry di tanah air yang semakin meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu.
Hingga kini pihaknya masih menunggu keseriusan dan itikad baik dari RIM untuk segera merespon kesepakatan pembentukan kantor perwakilan di Indonesia.
Di lain pihak, Gatot meyakinkan kepada publik pemakai BlackBerry di Indonesia agar tidak perlu khawatir handset miliknya tidak berfungsi akibat kebijakan tersebut.
"Memang sempat ada kepanikan masyarakat yang khawatir BlackBerrynya tidak berfungsi tapi kami tekankan BlackBerry mereka akan tetap berfungsi," katanya.
Pihaknya hanya akan menghentikan pemberian sertifikasi pada barang-barang yang baru akan masuk ke Indonesia bila sampai batas waktu yang ditentukan RIM belum juga membuka kantornya di Indonesia.
Pihaknya pada pekan depan akan mengirimkan surat resmi kepada RIM yang ditembuskan kepada operator yang berafiliasi dengan RIM, Asosiasi Pengusaha dan Importir Telepon Genggam, Departemen Keuangan yang mengkoordinasi Ditjen Bea Cukai, dan Departemen Perdagangan.
"Kami sudah bicarakan dengan semua pihak yang berkepentingan dan intinya semua sudah sepakat untuk membantu pemerintah mendesak RIM segera bertindak," katanya.[*/ito]