INILAH.COM, Jakarta Setelah babak belur dihantam kritik dan kecaman masyarakat serta ancaman boikot, Lembaga Survei Indonesia berencana mengembalikan dana yang sempat mereka terima dari Fox Indonesia, konsultan politik SBY-Boediono. Inikah cara LSI untuk mencuci tangan?

Alasan LSI mengembalikan dana Fox Indonesia untuk kepentingan quick count dan exit poll dalam Pilpres 8 Juli mendatang adalah karena publik belum siap menerima penyandingan profesionalitas dengan sokongan dana dari kontestan politik, baik partai politik maupun capres.

Namun bagi pengamat politik Boni Hargen, langkah LSI mengembalikan dana LSI hanyalah upaya cuci tangan yang penuh kepura-puraan. Pengembalian dana Fox Indoensia oleh LSI hanya kepura-puraan dan simbol saja. Yang ada, bahwa LSI menjadi konsultan politik SBY, itu ya, tegas Boni kepada INILAH.COM, Sabtu (27/6) di Jakarta.

Apa sebenarnya yang melatarbelakangi pesimisme Boni dalam melihat iktikad LSI mengembalikan dana dari Fox Indonesia? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Apa komentar Anda atas rencana LSI mengembalikan dana dari Fox Indonesia untuk quick count dan exit poll, dengan alasan bahwa publik belum menerima profesionalitas disandingkan dengan dana yang bersumber dari partai politik atau capres?
Itu pura-pura saja. Artinya kan hanya simbol dan formalitas saja, pengembalian dana itu. Menurut saya, tidak mungkin juga LSI mengembalikan duit itu secara riil. Karena selama bergabung dengan SBY, LSI tidak punya sumber dana lain selain dari Fox Indonesia.
Langkah itu hanya untuk pengalihan isu saja, supaya LSI tidak dihajar terus. Bahwa LSI memang dibayar, bahwa survei LSI tidak obyektif. Faktanya, LSI menjadi tim konsultan SBY, kok. Mau dari Fox Indonesia, dari SBY, atau penyokong dana dari lainnya, sama saja. Sejauh LSI menjadi konsultan politik SBY, ya dia pasti bekerja untuk kepentingan SBY. Ini bukan soal Fox Indonesia.

Apakah ini terkait dengan reaksi publik yang miring terhadap setiap hasil survei LSI tentang capres-cawapres?
Itu pasti. Artinya, kubu SBY melihat ini menjadi blunder. Pengakuan LSI menjadi blunder karena secara spontan menuai respons negatif dari masyarakat. Sebenarnya hal tersebut adalah sesuatu yang diketahui oleh masyarakat, namun belum punya dasar untuk menuduh lebih serius.
Namun ketika LSI mengaku, maka lahir persepsi bahwa LSI adalah lembaga mesin kampanye. Masyarakat pasti tidak siap, ketika mendengar dan melihat lembaga yang mengaku independen dan obyektif itu ternyata dibayar oleh kelompok politik.
Semua tidak percaya, tidak hanya di Indonesia. Di Amerika masyarakatnya juga menilai, mana lembaga survei yang partisan dan mana lembaga survei yang independen dari kampus. Semua orang punya cara yang berbeda-beda dalam menilai lembaga obyektivitas survei.

Bagaimana dengan argumen LSI bahwa pengembalian dana tersebut karena publik tidak siap menerima profesionalitas disandingkan dengan sokongan dana yang berasal dari partai politik atau capres?
Itu proyeksi kelemahan. Jadi kelemahan LSI, namun diproyeksikan kepada masyarakat. Jadi seolah-olah yang salah masyarakat. Mentalitas semacam ini tidak pantas diperlihatkan oleh LSI yang mengaku sebagai bagian dari sistem intelektual akademis.
Itu hanya melempar kesalahan dan mengkambinghitamkan masyarakat. Sebenarnya praktik lembaga survei yang tidak memiliki kandungan nilai, moral politik, ideologi, yang pada akhirnya kesalahan dijatuhkan kepada masyarakat. [P1]