Senin, 28 Mei 2012 | 15:52 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Riset: Desa Suka 1 Putaran, Kota 2
Oleh:
web - Sabtu, 27 Juni 2009 | 20:24 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Propaganda Pilpres Satu Putaran cukup sukses mengenai di hati masyarakat pedesaan. Sementara masyarakat kota lebih beragam, namun cenderung Pilpres 2 Putaran.

Berdasarkan riset yang dilakukan Citra Publik Indonesia (CPI), mayoritas grass root atau sekitar 90 persen yang diteliti, menginginkan pilpres dapat selesai satu putaran saja, dengan alasan beragam, antara lain sebagain mereka merasa jenuh sudah terus memilih sejak pilkada gubernur, bupati/walikota, dan pemilu legislatif.

"Mereka merasa bahwa hidup saat ini sedang sulit dan kegiatan berhemat menjadi pilihan," kata Direktur CPI Hendrasmo di Jakarta, Sabtu (27/6).

Sebagian pendukung Pilpres satu putaran berasalan, biaya anggaran negara yang nilainya triliunan rupiah bisa dihemat. Selain itu juga karena alasan politik yang menginginkan pemerintah secepatnya fokus kembali menyelesaikan kehidupan yang masih sulit.

Meski begitu, kata Hendrasmo, sungguh pun mayoritas grass root ini setuju satu putaran, namun mereka tidak mengetahui aturan Pilpres ini.

"Mereka tidak mengerti bahwa ada aturan UU bahwa untuk menang satu putaran, kandidat tidak hanya harus menang 50 persen + 1 secara nasional, tetapi juga harus minimal memperoleh 20 persen suara di 17 provinsi," katanya.

Sementara pandangan elit perkotaan terhadap pilpres satu putaran, katanya, lebih beragam. Di segmen ini, mayoritas pemilih tidak ingin menilai proses demokrasi satu putaran atau dua putaran dengan alasan efisiensi ekonomi.

Menurut Hendrasmo, lingkaran politik yang lebih pro ke pasangan Mega-Prabowo atau JK-Win umumnya tidak setuju ide pilpres satu putaran. Mereka lebih menghendaki pilpres dua putaran saja, dengan alasan pemilih bisa lebih mengenal calon presidennya.

Kendati demikian, katanya, elit perkotaan yang bergerak di dunia usaha lebih menyukai pilpres satu putaran saja. Alasannya sangat praktis, seperti dunia usaha butuh kepastian politik, bulan Juli 2009 sudah diketahui presiden Indonesia terpilih.

Hendrasmo mengatakan, berdasarkan hasil riset CPI bahwa pilpres satu putaran sangat mungkin terwujud, karena mayoritas pemilih seperti tergambar dalam 'Focus Group Discussion (FGD) dan Depth Interview' menyetujui gagsan pilpres satu putaran.

"Ibarat pilpres satu putara itu biji tanaman, public mood saat ini adalah tanahnya, yang ternyata sangat subur untuk ditumbuhi gagasan pilpres satu putaran saja," ujarnya.

Riset ini dilakukan pada pekan kedua Juni 2009 yang menggunakan metode, FGD dan Depth Interview kepada sejumlah segmen politik di beberapa daerah Indonesia. [*/ana]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
2 Komentar
Pro 2 Putaran
Minggu, 28 Juni 2009 | 10:06 WIB
SATU PUTARAN MEMANG MRNGHEMAT BIAYA PEMERINTAH TAPI KALAU DI PEMILU 2 PUTARAN BERJALAN RODA PEREKONOMIAN TERUS BERPUTAR KARENA BANYAKNYA BISNIS KECIL YANG IKUT BERPARTISIPASI DI DALAMNYA MULAI DARI BISNIS CETAKAN, BAJU KAOS, GANTUNGAN KUNCI, SPANDUK, STICKER INI SEMUA USAHA KECIL YANG TINGKAT PEMESANAANYA BESAR PADA SAAT KAMPANYE BELUM KEUNTUNGAN YANG DI TERIMA OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJAJAKAN BARANGNYA SAAT KAMPANYE DENGAN UANG NEGARA 4 T BERPUTAR DI PEMILU BISA MENIMBULKAN RODA PEREKONOMIAN BERPUTAR 12 t ATAU 3 X... TRUS KALAO SATU PUTARAN PENGHEMATAN DANA TERSEBUT HANYA DI NIKMATI OLEH SEGELONGAN ORANG..TIDAK MERATA
Arman
Sabtu, 27 Juni 2009 | 21:50 WIB
Saya mendukung PILPRES satu putaran saja..itu lebih baik dan Negara bisa berhemat banyak..kenapa harus membuang uang negara sampai Triliunan rupiah hanya untuk memilik satu President yang belum tentu membawa perubahan bagi Indonesia??? kalau bisa dirubah aturan masa jabatan president, sebaikanya pemilu diadakan setiap 10 th sekali saja! itu juga akan lebih irit dan memberikan masa yang lebih lebar bagi president/Pemerintah untuk menjalankan dan menerapkan programnya.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.