Pertumbuhan Ekonomi 4,5% Diragukan

INILAH.COM, Jakarta - Target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen yang ditetapkan pemerintah diragukan dapat tercapai pada tahun ini.

Tidak ada indikator jelas yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen itu, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Sri Adiningsih kepada ANTARA Jakarta, Senin (29/6). Menurutnya, berdasarkan perkembangan ekonomi pada kuartal II tidak terlihat adanya indikasi signifikan yang menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu dapat dilihat dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih sulitnya perkembangan komoditas ekspor nasional.

Banyaknya belanja masyarakat dalam beberapa bulan terakhir, khususnya selama proses Pemilu 2009 juga tidak dapat dijadikan indikator adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. "Karena kondisi itu lebih disebabkan adanya fresh money dari calon anggota legislatif (caleg) yang ingin mendekati masyarakat," katanya.

Adiningsih juga memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun 2009 hanya sekitar tiga persen. Namun ia menilai, kondisi itu bisa terbantu jika ada stimulus fiskal dari proses pemilihan presiden yang berlangsung dengan kondusif.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah menargetkan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar 4,5 persen yang dianggap sebagai target yang realistis untuk dicapai.

Jumlah itu merupakan koreksi dari target 4,7 persen karena adanya penurunan penerimaan negara yang cukup besar akibat imbas krisis ekonomi global yang terjadi.

Menurut Yudhoyono, angka 4,5 persen pada 2009 itu cukup konservatif di tengah krisis keuangan dunia yang membuat hampir setiap negara menurunkan target pertumbuhannya.

Pemerintah telah siap untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi sebagai dampak dari krisis keuangan dunia baik dari segi fiskal maupun kebijakan.

Presiden Yudhoyono menyebutkan, tujuh prioritas perekonomian Indonesia pada 2009 telah dirumuskan secara baik oleh pemerintah, yaitu membatasi pengangguran akibat resesi dunia, mengelola inflasi, menjaga gerak sektor riil, mempertahankan daya beli masyarakat, melindungi ekonomi kaum miskin, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta memelihara pertumbuhan ekonomi. [*/cms]