INILAH.COM, Jakarta Pasar optimistis Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) akan memangkas suku bunga acuan BI rate, seiring prediksi terkontrolnya tingkat inflasi. Namun, beberapa pihak menilai kebijakan ini akan ditunggangi unsur politis. Benarkah?
Pengamat valas dari Bank Resona Perdania Sauzi Halim mensinyalir keputusan BI memangkas suku bunga acuannya akan banyak diwarnai unsur politik. Terutama dari angka inflasi yang kecil, tidak sesuai kenyataan.
"Sepertinya ada nuansa politis di sana, dimana angka inflasi bulanan sengaja diperkecil tanpa menfaktorkan biaya yang tinggi bulan Juni," ujarnya kepada INILAH.COM.
Kepala BPS memperkirakan angka inflasi Juni, yang akan diumumkan Rabu (1/7) besok, hanya akan naik tipis dengan kisaran 0,1% -0,5% dibandingkan Mei lalu sebesar 0,04%.
Dengan perkiraan ini, angka inflasi untuk tahun kalender masih di bawah 1%, sehingga terbuka peluang BI menurunkan BI rate-nya pada RDG Jumat (3/7) atau hanya lima hari sebelum Pemilihan Presiden 2009.
Perkiraan ini didukung sinyal yang disampaikan Deputi Gubernur BI Hartadi A Soewarno bahwa inflasi tahunan (YoY) pada Juni 2009 bisa turun ke level 3,8%, sedangkan inflasi bulanan MoM sebesar 0,15%. Prediksi inflasi tahunan itu lebih rendah dari inflasi tahunan Mei sebesar 6,04%.
Sauzi menilai angka inflasi yang diproyeksikan BI hanya kebijakan populis menjelang pemilihan presiden pekan depan. Menurutnya, turunnya tingkat inflasi tahunan estimasi BI dipicu perbandingan dengan Juni 2008. Ketika itu, ada tekanan inflasi tinggi paska kenaikan harga BBM dan kenaikan harga barang-barang. Sementara hingga Juni 2009, dampak itu sudah mulai hilang.
Sedangkan inflasi bulanan sebesar 0,15% juga dinilai terlalu optimsitis. Sauzi beranggapan, angka inflasi harusnya lebih tinggi yaitu 0,3-0,4%, mempertimbangkan faktor liburan, di mana ada kenaikan biaya transportasi dan biaya sekolah. Selain adanya kebutuhan perusahaan untuk membayar bonus karyawan.
Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Economist Danareksa Research Institute mengakui, pemangkasan BI rate merupakan kebijakan populis. Apalagi dalam masa kampanye, kebijakan itu menjadi hal yang populer.
"Di tengah terlalu tingginya suku bunga bank, siapapun yang bisa menurunkan suku bunga atau menekan BI menurunkan suku bunga, akan diklaim sebagai jasa mereka pada masa kampanye saat ini," katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (30/6).
Purbaya menuturkan, BI masih memiliki ruang untuk menurunkan BI rate 25 basis poin menjadi 6,75% seiring rendahnya prediksi inflasi Juni 2009. Danareksa merilis inflasi Juni masih rendah 0,17% dan 3,71% untuk inflasi tahunannya.
Namun ia menilai BI tidak perlu menurunkan BI rate saat ini. Pasangan SBY-Boediono sebagai incumbent akan mendapatkan simpati dari para pelaku usaha dan ekonomi di Indonesia. Tapi sebenarnya dari sisi ekonomi hal itu tidak ada gunanya. Apalagi di tengah agresivitas pemangkasan BI rate dari 9,5% ke 7%, suku bunga perbankan tidak juga turun.
"Pemangkasan BI rate akan menarik secara politik tapi impact ekonominya tidak terlalu besar, suku bunga bank juga tetap susah turun, tandasnya.
Purbaya menyarankan agar BI fokus pada penurunan suku bunga pinjaman di perbankan dengan menurunkan outstanding SBI sehingga bunga pinjaman turun.
Ia pun percaya, BI cukup independen. Menurutnya, kalau situasi ekonomi mengharuskan adanya pemangkasan, bank sentral itu akan menurunkan suku bunganya. Namun, hal itu bukanlah karena alasan politik. "BI cukup independen. Rasanya pasangan incumbent, SBY-Boediono tidak punya kekuatan untuk menekan BI menrunkan suku bunga acuan," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan ekonom Martin Panggabean. Menurutnya, meski faktor politik sangat dominan dalam pemangkasan BI rate, suku bunga acuan ini tidak harus diturunkan karena berdampak pada bunga kredit perbankan tidak seperti yang diharapkan.
Martin sependapat bahwa BI Rate cukup bertahan di posisi saat ini. alias stagnan pada level 7%.
"Tapi kalau dilihat dari politiknya, sepertinya akan diturunkan. Nggak ada alasan lain, turun 25 basis poin," katanya. [E2/L1]
