Dalam kampanye pilpres, masalah DPT dan isu korupsi telah menjadi agenda capres SBY. Dalam soal KKN, komitmen itu dibuktikan pula dengan penahanan Aulia Pohan, besannya sendiri. Sehingga tak benar adanya anggapan masuknya Pohan ke penjara merupakan bukti bahwa keluarga Istana korup.

Penahanan Pohan justru membuktikan komitmen SBY memberantas KKN. Kubu Demokrat sudah membantah tudingan Indra J Piliang dari Golkar dalam talk show di televisi bahwa penahanan Pohan mengindikasikan keluarga Istana korup. Juga dibantah bahwa SBY ingin mengurangi peran KPK dalam pemberantasan korupsi.

Bahkan, SBY pun menyatakan dirinya sangat konsern untuk pemberantasan korupsi. Penahanan Pohan menjadi isyarat tersebut, bukan malah dibalik logikanya oleh Indra Piliang dengan menuding penahanan Pohan sebagai bukti Istana korup. Itu sekadar koreksi dari kubu Demokrat.

Dalam soal DPT, kita melihat ada kesengajaan DPT akan jadi kambing hitam pilpres. Alasannya seolah-olah persoalan DPT hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Ini kan tidak fair, namanya. Jadi ada dugaan bahwa DPT sengaja mau dijadikan kambing hitam.

Pemerintahan SBY pada pemilu legislatif lalu juga terus dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam kisruh DPT. Padahal semua pihak dirugikan dengan DPT kisruh itu.

Memang harus kita akui persiapan logistik KPU juga kedodoran. Sebanyak 16 provinsi masih menghadapi masalah. Misalnya 10 kabupaten di Papua bahkan dipastikan tak bisa laksanakan pilpres serentak 8 Juli, karena logistik belum siap. Namun semua itu jangan dijadikan kambing hitam untuk menggagalkan pelaksanaan pilpres. Kita perlu belajar berdemokrasi yang baik dan benar.

Didi Irawadi Syamsudin LLM
didi@yahoo.com