INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk mempercepat pembangunan fasilitas terminal penerima gas alam cair (LNG) terapung dari sebelumnya beroperasi tahun 2012 menjadi 2011.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan di Jakarta, Kamis (2/7) mengatakan, pihaknya siap mempercepat pembangunan terminal sesuai keinginan pemerintah.

"Pembangunannya sebenarnya tidak terlalu lama, hanya delapan bulan. Tetapi, persiapannya seperti penyusunan TOR dan penunjukan konsultan yang biasanya lama. Jadi, harus dimulai dari sekarang," ujarnya.

Menurut dia, teknologi terminal sudah banyak tersedia dan terbukti seperti dari Petrobas, Athens, atau Amerika. Sekarang ini, lanjutnya, pihaknya tengah mencari konsultan pembangunan terminal LNG terapung tersebut.

Karen juga menambahkan, guna mempercepat pembangunan terminal, maka Pertamina dan PGN sepakat membangun dua terminal apung secara terpisah. Pertamina membangun terminal penerima LNG terapung di laut utara Jakarta dengan kapasitas awal 200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan bisa ditingkatkan menjadi 400 MMSCFD.

Gas akan digunakan buat memenuhi kebutuhan PLTGU Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedang, PGN akan membangun di perairan Sumatera Utara dengan kapasitas 100-150 MMSCFD. PT PLN (Persero) akan menjadi pembeli (off taker) kedua terminal tersebut. "Kami akan konsentrasi membangun terminal di Jawa, sementara PGN di Sumatera Utara," kata Karen.

Ia juga memastikan, konsorsium tiga perusahaan yakni Pertamina, PGN, dan PLN akan tetap berjalan. "Nanti kalau sudah siap, kami saling menawarkan apakah mau ikut masuk ke masing-masing proyek atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina dan PGN berencana membangun hanya satu terminal penerima LNG terapung di laut utara Jakarta guna memenuhi kebutuhan gas PLTGU Tanjung Priok. [*/cms]