Menperin: Rokok Masuk DNI, Batasi Pelaku

INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Departemen Perindustrian untuk memasukkan rokok dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah untuk membatasi jumlah pengusaha bidang rokok.

"Saat ini sudah mencapai sekitar empat ribu pengusaha, sebelum otonomi daerah hanya sekitar 1.800 orang," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris, di Jakarta, Kamis (2/7).

Pembatasan itu, tambah Fahmi, untuk membatasi perizinan baru industri rokok dan bukan untuk mengurangi jumlah pengusahanya. "Kita ingin mengontrol pertumbuhan dan perkembangan industri rokok, supaya jangan terjadi industri rokok ilegal. Pengusaha industri rokok yang telah memiliki izin yang ingin memperluas jaringannya juga tidak dilarang," kata Fahmi.

Departemen Perindustrian juga akan menyempurnakan Perpres no.111tahun 2007 tentang industri rokok ilegal untuk mengendalikan pertumbuhan industri rokok.

Departemen Perindustrian, Rabu (1/7) mengajukan tujuh sektor untuk masuk dalam sektor yang masuk dalam daftar negatif investasi (DNI), antara lain rokok, rafinasi, dan pulp.

Pembahasan tentang DNI tersebut merupakan upaya revisi dari Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 tentang daftar negatif investasi yang mengatur kepemilikan asing di sektor usaha tertentu.

Sampai saat ini, sudah dua industri rokok yang 100 persen diakuisisi asing, yaitu Sampoerna oleh Phillip Morris dan Bentoel oleh Brittish American Tobacco. [*/cms]