RI Kurang Tempatkan Orang di Lembaga Dunia

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah diharapkan memprioritaskan program penempatan lebih banyak tenaga terdidik di berbagai lembaga dunia.

Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia di mata internasional, khususnya di sektor perdagangan luar negeri. "Hingga saat ini, Indonesia masih kurang menempatkan orang-orang di lembaga PBB. Padahal itu penting, terutama dalam melakukan lobi-lobi perdagangan dengan berbagai negara," kata Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKAP), Abdillah Toha di Jakarta, Kamis (2/7).

Usai seminar bertema 'Global economic crisis:Opportunitites, Policy and Diplomacy Renspon', Abdillah yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebutkan hingga saat ini hanya satu dua warga Indonesia di lembaga PBB.

Seminar yang berlangsung di Universitas Paramadina tersebut juga dihadiri Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, Menhan Juwono Sudarsono dan diplomat senior Makarim Wibisono.

Pentingnya penempatan itu antara lain di lembaga yang membidangi masalah anak-anak (Unicef) dan buruh (ILO), masih sangat terbatas bahkan ada badan yang tidak ada orang Indonesia sama sekali.

"Penting adanya orang Indonesia di lembaga dunia itu antara lain mereka bisa ikut memberikan informasi dan mengamankan kebijakan Indonesia di luar negeri," ujarnya menambahkan.

Bila perlu, Indonesia menempatkan orang-orangnya untuk jabatan sekjen atau direktur di lembaga-lembaga internasional tersebut.

DPR sendiri, jelas dia, telah melakukan konsultasi agar Pemerintah ikut menyiapkan tenaga-tenaga terdidik tersebut untuk ditempatkan di lembaga-lembaga intersional.

Adanya orang-orang Indonesia di badan-badan dunia tersebut juga untuk melakukan lobi-lobi perdagangan terhadap berbagai negara di dunia, ujarnya menjelaskan.

"Salah satu contoh untungnya penempatan orang-orang di badan dunia itu seperti yang dilakukan India dan China, kedua negara tersebut dapat melakukan komunikasi yang baik seperti bidang perdagangan antar negara," kata Abdillah Toha. [*/cms]