INILAH.COM, Jakarta - Kisruh Daftar Pemilih tetap (DPT) yang menggangu pada pemilu legislatif lalu, ternyata masih menghantui pilpres kali ini. Terkait hal itu pencontrengan yang akan berlangsung 8 Juli mendatang diserukan diundur.

"Dengan banyaknya kekacauan DPT, ini tidak mungkin diperbaiki karena waktunya tinggal sedikit lagi. Oleh karena itu kita mengusulkan Pilpres ditunda 2 minggu," imbuh Direktur Eksekutif LIMA RAy Rangkuti usai acara nonton bareng debat capres putaran terakhir di Omah sendok, Jakarta Kamis (2/7).

Dalam waktu 2 minggu tersebut, tutur Ray, dapat dilakukan pembersihan data yang kotor. Seperti menambah daftar pemilih yang belum terdaftar. Bahkan, ia menyarankan agar dibentuk tim independen, khususnya untuk pemutakhiran data.

"Kalau yang banyak DPT bermsalah itu kan Jatim. Dan saya rasa ahli-ahlinya IT itu cukup mahir dan itu sebenarnya juga mudah kok dilakukan. Apalagi soft ware sudah ada. Jadi intinya soal mau atau tidak sebenarnya," ucapnya.

Sehingga, menurutnya, dibersihkan dulu data-datanya dalam 2 minggu itu, lalu melakukan pemilu presiden. Setelah itu, msing-masing capres-cawapres harus ditagih komitmennya terkait pemutakhiran DPT. Jika masing-masing kandidat setuju, maka tahapan pilpres dilanjutkan dan disarankan untuk tidak menjadikannya sebagai bahan gugatan pasca pilpres nantinya.

"Dan waktu 2 minggu itu tidak akan mengganggu jadwal selanjutnya. Dan masalah kita itu bukan 'diwaktunya', tapi pemilu itu adalah hak warga negara yang ternyata diabaikan. Dimana hak-hak Warga negara tidak terpenuhi, itu yang paling penting," jelas Ray yang bernama lengkap Ahmad Fauzi. [jib]