INILAH.COM, Jakarta - Pengakuan jujur dilakukan SBY terkait iklan satu putaran ternyata bukan miliknya. Pengakuan tersebut dianggap sebagai langkah SBY untuk cuci tangan agar citranya tetap terlihat bersih.

"Karena SBY tidak ingin mendapatkan serangan balik. Sebab kalau iklan itu diakui miliknya, maka akan kontra produktif dengan perolehan SBY nantinya," ujar pengamat komunikasi politik UI Ibnu Hamad kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (3/7).

Iklan tersebut, menurut salah satu profesor termuda di UI ini, tidak layak diperlihatkan ke masyarakat. Karena, berpotensi menggiring opini masyarakat untuk paling tidak mengiyakan wacana pilpres satu putaran.

"Memang rakyat jangan didorong untuk satu putaran saja, biar rakyat yang menentukan. Sangat disayangkan sekali ada iklan yang mengarahkan untuk satu putaran," ucap Hamad.

Karena itu, Hamad menyarankan, agar Bawaslu dapat menghentikan iklan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara menegur sponsor yang mendanai iklan itu, jika memang terlihat unsur pelangaran hukum. Dan itu bisa ditindaklanjuti.

"Biarlah Bawaslu yang menetukan, yang pasti menurut saya memang tentu tidak bagus dalam konteks demokratisasi," tandasnya. [jib]