INILAH.COM, Jakarta - JK langsung menohok SBY saat awal debat capres final mengenai iklan gerakan satu putaran (gestapu) yang dinilai sangat tidak demokratis. SBY berkilah iklan itu bukan dari timkamnasnya. Namun jawaban itu dinilai merugikan SBY sendiri.

"Kesan yang timbul itu merugikan SBY. Ini dampaknya bisa dianggap pembohongan, jadi siapa yang benar," kata pengamat politik dan sosiolog UI Imam B Prasodjo saat berbincang dengan INILAH.COM di Jakarta, Jumat (3/7).

Sindiran JK soal iklan gestapu kubu SBY, menurut Imam, merupakan isu yang strategis dimanfaatkan JK. Apalagi jawaban SBY kurang kuat.

"Tapi bisa jadi juga jawaban JK selanjutnya bahwa iklan itu ilegal bisa menimbulkan kesan bahwa dia juga berpartisipasi," ujar Imam.

JK saat menyampaikan visi dan misi dalam debat capres final berterus terang kepada SBY bahwa iklan gestapu demi menghemat anggaran telah mengganggu cita rasa demokrasi yang sesungguhnya. Sebab demokrasi tidak dinilai dengan uang, melainkan program dan kekokohan bangsa. Demokrasi harus ditegakkan dengan cara yang demokratis.

Lalu pada sesi tanya jawab, SBY menyampaikan kepada JK bahwa iklan itu bukanlah milik timkamnasnya. JK kemudian berterima kasih kepada SBY menyatakan iklan itu ilegal, lalu SBY manggut-manggut. [ikl/sss]