inovasi portal berita
Sabtu, 11 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,993.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS

KPU Tutup Akses 49 Juta DPT Kacau

Headline
Sayuti Asyatiri - ist
Oleh: Vina Nurul Iklima
Jumat, 3 Juli 2009 | 12:24 WIB
INILAH.COM, Jakarta - KPU dianggap telah menutup akses pembenahan 49 juta DPT kacau yang diteriakkan Bawaslu dan parpol. KPU dianggap menimbulkan persoalan yang lebih membingungkan.

"Ini membuat kita semakin bingung. Jadi dari hasil rapat antara Komisi II dengan KPU minggu lalu kami menemukan fakta bahwa KPU tidak mau terbuka pada keinginan klarifikasi Bawaslu," kata anggota Komisi II Sayuti Asyatiri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).

Politisi PAN ini mengatakan sikap KPU itu menimbulkan respon negatif dan dugaan politis dari parpol peserta pilpres yang berkeinginan untuk mengungkap kisruh DPT itu. Padahal sudah ada laporan ke Bawaslu bahwa daftar kependudukan bermasalah.

"Mereka (KPU) menutup akses itu. Bagaimana kita mau tahu, mereka tidak klarifikasi, malah mengatakan persoalannya ada pada kelemahan di tingkat bawah, tingkat grassroot, KPU tak punya kekuatan," paparnya.

KPU harus membuka diri soal DPT sebelum ada ancaman yang lebih hebat. KPU diminta untuk memverifikasi semua kelengkapan atau logistik pelaksanaan pilpres mendatang.

"Kertas suara juga bisa terjadi manipulasi, tinta harus dicek. Harus memverifikasi kertas, buat perjanjian kerja soal pengaturan IT, quick count dalam waktu singkat ini, supaya jelas," ungkapnya.

Dari laporan yang diterima Komisi II DPR, Bawaslu mencatat temuan yakni sekitar 49 juta DPT bermasalah, misalnya banyak DPT ganda. Terkait ada kandidat capres-cawapres yang mengancam akan memboikot pilpres jika persoalan DPT belum tuntas, Sayuti mengatakan KPU harus merespon itu lebih serius.

"Saya tak mengatakan harus mundur atau tidak pilpresnya. KPU harus menanggapi secara serius perdebatan-perdebatan soal pilpres. Persiapannya agak membuat kita cemas. Suasana psikologis rakyat kita mengkhawatirkan," tandasnya.

Sebelumnya anggota Pansus Hak Angket DPT Eva Kusuma Sundari mengungkap ada sekitar 49 juta DPT kacau yang belum dituntaskan KPU dalam pilpres mendatang. Namun KPU mengelak dan balik menantang politisi PDIP itu untuk membuktikan temuannya.[ikl/ana]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
1 Komentar
w @ Jumat, 3 Juli 2009 | 13:25 WIB
kalau pemilu gagal gara2 dpt sby dan jk harus bertanggung jawab
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.