JK 'Jawab' Andi Soal SARA

INILAH.COM, Depok - Semua orang memiliki hak yang sama dan tak ada perbedaan, baik agama maupun suku. Karenanya, menurut Wapres Jusuf Kalla, siapa saja bisa jadi presiden, tak melihat unsur SARA. JK bak menjawab cetusan Andi Mallarangeng soal orang Sulsel belum saatnya memimpin bangsa.

"Alhamdulillah tidak lama lagi proses demokrasi, karena itu kita semua punya hak sama untuk memimpin," kata JK dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan ulama di Hotel Bumi Wiyata Margonda, Depok, Jumat (3/7).

Yang terpenting, sambung JK, adalah kemampuan dan upaya bersama. Jadi tidak ada satupun bagian dari bangsa ini lebih baik atau lebih dari yang lain.

"Kita semua akan berusaha sebaik-sebaiknya dengan satu tujuan kesejahteraan dan menjaga kemakmuran umat," ujarnya.

Karenanya, tutur JK, agama tidak boleh disalahgunakan. Bila ada yang menggunakan agama dan melanggar rukun agama, maka itu jelas melanggar hukum.

"Kita tidak menyebut golongan apapun, siapa saja. Siapa saja yang melanggar atau agama lain itu tidak bisa memakai agama," tambahnya.

JK juga menegaskan dirinya dan Wiranto akan selalu bekerja sebaiknya dan selalu menjaga kehormatan bangsa. Ia juga mengatakan dalam hal mengurus bangsa ini, semua harus menjadi satu untuk memajukan bangsa dan umat.

Pada 1 Juli di GOR Mattoanging, Makassar, anggota timkamnas SBY-Boediono, Andi Alfian Mallarangeng, menyampaikan pepatah berbahasa Bugis dan Makassar, "Maradeka to ugi'e, ademi ri popuang. Orang Bugis merdeka, hanya adat yang dipertuan. Hanya hukum, prinsip, dan nilai yang dipertuan. Bukan kekuasaan, bukan orang per orang. Itu dalam konteks mengapa saya memilih SBY, yang saya anggap terbaik sebagai pemimpin bangsa."

Selanjutnya Andi mengatakan, "Lalu bagaimana dengan orang Sulawesi Selatan? Ada waktunya masing-masing. Masa depan masih panjang dan banyak anak Sulsel yang bisa memimpin bangsa ini suatu ketika."

Pernyataan Andi yang dianggap berpendapat belum saatnya orang Sulsel menjadi presiden ini menuai badai protes dan kecaman karena dianggap rasialis. Andi dituntut meminta maaf, begitu pula dengan SBY selaku penanggung jawab timkamnas. [win/sss]