INILAH.COM, Jakarta - Polemik seputar ucapan Andi Alfian Mallarangeng terkait SARA terus bergulir. Selain dianggap blunder besar menjelang pemungutan suara, langkah Ketua DPP Partai Demokrat itu ternyata menjatuhkan pamor SBY. Citra SBY kian memudar seiring waktu.

Pada 1 Juli di GOR Mattoanging, Makassar, anggota timkamnas SBY-Boediono itu menyampaikan pepatah berbahasa Bugis dan Makassar, "Maradeka to ugi'e, ademi ri popuang (orang Bugis merdeka, hanya adat yang dipertuan). Hanya hukum, prinsip, dan nilai yang dipertuan. Bukan kekuasaan, bukan orang per orang. Itu dalam konteks mengapa saya memilih SBY, yang saya anggap terbaik sebagai pemimpin bangsa."

Andi pun menambahkan, "Lalu bagaimana dengan orang Sulawesi Selatan? Ada waktunya masing-masing. Masa depan masih panjang dan banyak anak Sulsel yang bisa memimpin bangsa ini suatu ketika."

Pernyataan Andi yang dianggap berpendapat belum saatnya orang Sulsel menjadi presiden ini menuai badai protes dan kecaman karena dianggap rasialis. Andi dituntut meminta maaf, begitu pula dengan SBY selaku penanggung jawab timkamnas.

Tidak hanya masyarakat Sulsel, Relawan SBY pun memprotes sikap arogan Andi yang mencoreng citra SBY. "Kami sangat menyayangkan perkataan Andi Mallarangeng. Sebaiknya itu tidak diungkapkan karena merusak citra SBY," ujar Sekjen Gerakan Lanjutkan SBY Presiden (GLSP) Rocky Amu.

Dugaan adanya motif pribadi pun menyeruak. Pengamat politik Universitas Sam Ratulangi, Mahyudin Damis menduga Andi mengincar posisi politik tertentu. "Tetapi kalau nantinya ingin menjadi Capres mewakili Sulsel melalui Partai Demokrat masih sulit, masih ada anak SBY seperti Edy Baskoro Yudoyono dan tokoh muda, Anas Urbaningrum," urai Mahyudin.

Mahyudin mengaku heran dengan sikap Jubir SBY tersebut. Sebab, pria berkumis tebal itu menyandang gelar doktor di bidang politik. "Tidak habis pikir, seorang ahli ilmu politik muda asal Bugis rela mengorbankan identitas nenek moyangnya dalam era otonomi daerah saat ini. Demi uang dan kekuasaan sesaat jati diri suku bangsanya dijual murah," keluh Mahyudin.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof Syamsuddin Haris menjelaskan lontaran Andi tersebut merupakan bentuk kekonyolan dan ketidakcerdasan dalam dunia akademik. Sebab, siapa pun bisa menjadi presiden, tanpa memandang suku, agama, dan waktu.

"Saya sebetulnya menginginkan SBY memaksa Andi Mallarangeng meminta maaf. Sebab bisa jadi bumerang suara SBY di Sulsel. Apalagi minggu besok akan memunculkan hasil survei LSI," tegas Haris.

Menurutnya, meski sudah meminta maaf, SBY diprediksi masih akan kesulitan untuk menahan laju perpindahan suara ke kubu JK. "Minimal hanya menahan laju perpindahan pilihan, yang asalnya dari SBY berbondong-bondong ke JK, paling menahan itu," tandas Haris.

Peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi memperkirakan penambahan dukungan JK ke depan lebih dikarenakan adanya dukungan kesukuan dan melorotnya dukungan SBY akibat blunder Mallarangeng. "Sentimen-sentimen Mallarengeng potensial membuat terjadinya konsolidasi kekuatan JK yang berbasis kesukuan. Blunder yang dilakukan Mallarangeng soal orang Bugis mempunyai peluang menurunkan elektabilitas SBY. Itu membuat citra SBY sedikit tercoreng terutama di konteks Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Bahkan, Kepala Riset Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi SBY berpotensi kehilangan suara dari masyarakat Sulawesi Selatan sebesar 48 persen. Pernyataan Andi yang terkesan rasis itu dapat mempengaruhi imej SBY sebagai capres santun.

"Dari survei terakhir kami pada bulan Juni ini, memang menunjukkan pemilih SBY di Sulawesi Selatan itu sebesar 48,7%. Dengan adanya pernyataan Andi Mallarangeng itu memiliki potensi menghilangkan suara SBY di Sulsel," ujar Purbaya.

Sejatinya, elit yang berpikiran diskriminatif dan menonjolkan SARA dipinggirkan dalam pemerintahan ke depan. Sebab, keberadaan tokoh tersebut hanya akan menimbulkan diskriminasi politik terhadap warga negara ataupun suku tertentu. "Pemerintahan demokratis di Indonesia tidak boleh diisi dan dijalankan oleh pejabat publik yang berpikir, bersikap dan bertindak serta melakukan diskriminasi politik terhadap warganegara atau suatu suku bangsa tertentu," tegas analis politik M Fadjroel Rahman. [L4]