INILAH.COM, Jakarta - Lambat laun tapi pasti, hutang Indonesia terus mengalami peningkatan dari pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan SBY. Bahkan terhitung jumlah hutang Indonesia telah mencapai Rp 1,7 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 425 triliun lebih.

"Hutang kita saat ini sebanyak Rp1.700 triliun. Tentu ada peningkatan jika dibanding pemerintahan sebelumnya karena pada akhir pemerintahan lalu, hutang Indonesia masih tercatat Rp 1.275 triliun," ujar Direktur Pelaksana ECONIT Advisory Group Hendri Saparini di Jakarta, Jumat (3/7).

Hendri mengatakan fakta tersebut memperlihatkan Indonesia mengalami peningkatan hutang selama empat tahun terakhir. Namun, pemerintah membangun argumentasi dengan diskusi tentang ratio hutang.

"Hutang ini oleh pemerintah diselewengkan dengan diskusi tentang ratio, padahal selama ratio hutang terhadap PDB itu menurun tidak ada masalah, tetapi yang harus dipahami bahwa ini hutang publik," terang pengajar di IPB nya.

Mengenai klaim pemerintah yang telah membayar hutang, dia mengatakan, pemerintah bisa membayar hutang. Namun pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan mengorbankan hal yang lebih besar.

"Ya, tahun ini kita bisa membayar hutang Rp162 triliun tetapi apa yang kita korbankan untuk membayar hutang itu. Kalau hutang ini kita gelembungkan terus, maka beban terhadap APBN semakin berat dan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk hal-hal
yang strategis, kebutuhan dasar masyarakat juga semakin berkurang," bebernya.

Karena itu, dijelaskan dia, sangat keliru jika pemerintah selalu berpandangan bahwa menciptakan hutang adalah hal yang wajar dan biasa. Karena secara tidak langsung pemerintah sedang menciptakan kolonialisme baru bagi rakyat bangsa ini. [*/jib]