INILAH.COM, Jakarta - Capres SBY dianggap pura-pura tidak paham pada etika tanggung jawab politik. Ini karena SBY melemparkan tanggungjawab kepada KPU seperti dalam rusuhnya permasalahan DPT dan Iklan satu putaran kepada Denny JA.

"Justru itu kalau ditarik dari aspek etika jabatan itu dia tidak paham atau pura-pura tidak paham," ujar Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (4/7).

Menurut Boni, dalam hierarki tanggung jawab politik ada yang namanya posisi tertinggi dan SBY berada dalam posisi tertinggi. Makanya dia harus bertanggungjawab, karena SBY adalah kepala pemerintahan.

"Hari ini dia adalah sistem, ketika Andi bilang Bugis belum pantas jadi presiden, SBY yang bilang. Ruhut lecehkan Arab juga SBY yang ngomong. Bertangungjawab pada semua itu. SBY adalah sistem dan mereka adalah bagian daripada itu dan bertanggungjawab kepada KPU juga tentang DPT, bukannya lepas," kata Boni.

Menurut Boni, pernyataan SBY yang menyatakan kalau iklan Gestapu bukan berasal dari dirinya melainkan dari pihak lain merupakan upaya menjatuhkan diri sendiri.
"Dia bilang tidak kampanyekan iklan 1 putaran. Secara logika dan secara afirmatif SBY juga mau bilang ini juga ilegal, saya kira dia mengelak dan orang tahu Denny JA adalah salah satu konsultannya," kata Boni. [mvi/jib]