Indonesia Bukan Negara Kaya Minyak

INILAH.COM, Jakarta - Bangsa Indonesia terlena dengan ucapan para pemimpin negara yang mengatakan bahwa negara ini kaya akan minyak, padahal sebetulnya tidak demikian.

Hal itu dikatakan 0peneliti dan profesor senior Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Dr Widjajono Partowidagdo dalam diskusi dan peluncuran bukunya berjudul Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan.

"Indonesia negara kaya minyak adalah anggapan keliru, tidak sesuai dengan kenyataan," kata Prof Widjajono.

Guru besar ilmu ekonomi dan pengelolaan lapangan migas pada fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB itu menjelaskan, cadangan minyak Indonesia saat ini tinggal 3,7 miliar barel, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara kaya minyak lainnya.

Ia membandingkan, negara-negara yang layak disebut kaya minyak adalah, misalnya Arab Saudi yang memiliki cadangan minyak 264 miliar barel, Iran 138 milyar barel, Irak 115 miliar barel, dan Venezuela 87 miliar barel.

Menurut dia, Indonesia lebih banyak memiliki energi lain daripada minyak, seperti batubara, gas, CBM (coal bed methane), panas bumi, air dan BBN (bahan bakan nabati).

Dalam tahun 2007, katanya, Indonesia memproduksi minyak sebesar 348 juta barel, mengekspor minyak mentah sebanyak 135 juta barel, tapi pada saat yang sama mengimpor minyak mentah 118 juta barel BBM sebesar 140 juta barel.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah menaikkan BBM, yang tidak tepat karena Indonesia bukan kaya minyak.

"Sebagai negara net importer minyak dan tidak memiliki cadangan minyak melimpah, kita tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah seperti di negara-negara yang produksi minyaknya melimpah," katanya.

Menyangkut peningkatan kemampuan nasional dalam sektor migas dan energi, Widjajono menyerukan pemerintah, baik eksekutif maupun parlemen selaku pemangku kebijakan nasional, perlu memberikan dukungan pada perusahaan nasional untuk lebih berkembang.

"Keberpihakan pemerintah itu misalnya dalam bentuk pengutamaan perusahaan nasional seperti Pertamina dalam pengelolaan kontrak-kontrak yang sudah habis," katanya.

Pertimbangan keberpihakan tersebut tentunya paralel dengan pertimbangan lain seperti program kerja, kemampuan teknis dan keuangan yang telah dimiliki perusahaan nasional. [*/hid]