3 Titik Sulsel Rawan Pelanggaran Pilpres

INILAH.COM, Makassar - Setelah diguncang masalah ucapan bernuansa SARA, Panwaslu Sulawesi Selatan mengendus ada 3 titik berpotensi terjadi pelanggaran dalam Pilpres 8 Juli mendatang. Tiga daerah ini rawan terjadi penggelembungan suara.

"Tiga daerah ini kami rekomendasikan karena tergolong rawan dengan indikasi pelanggaran yang terjadi di tiga daerah ini pada Pileg lalu seperti penggelembungan suara," jelas anggota Panwaslu Sulsel, Ahsan Jafar di Makassar, Sabtu (4/7).

Tiga dari 23 kabupaten/kota se Sulawesi Selatanitu adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pangkep. Karena itu, lanjut Ahsan, pihaknya merekomendasikan tiga daerah ini ditempatkan mitra pemantau untuk memback up Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dalam Pilpres nanti.

Dari 6.500 jumlah mitra PPL yang akan diturunkan Bawaslu bekerja sama dengan Forum Pemantau Pemilu se Indonesia, Sulsel dijatahi 150 orang yang akan ditempatkan di tiga kabupaten yang dinilai rawan. Masing-masing 50 mitra.

"Hingga hari ini kami belum tahu apakah pemantaunya didatangkan dari pusat atau memanfaatkan pemantau lokal jaringan Forum Pemantau Pemilu," kata Ahsan.

Untuk memaksimalkan pengawasan pelaksaan Pilpres, Panwaslu Sulsel melibatkan sedikitnya 1.638 mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Seribuan mahasiswa itu berasal dari Universitas Hassanuddin.

Dari 1.638 mahasiswa ini, urai Ahsan, memang tengah berKKN di lima kabupaten di Sulsel dan
melakukan pengawasan Pilpres. Mereka tersebar di Kabupaten Bantaeng sebanyak 800 mahasiswa, Kabupaten Takalar 181 mahasiswa, Kabupaten Pinrang 307 mahasiswa, Kabupaten Enrekang 175 mahasiswa dan Kabupaten Wajo juga 175 mahasiswa.

"Para mahasiswa ini berperan membantu Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Mereka bekerja tanpa kopensasi atau bayaran apapun," tandasnya.

Dijelaskan, para mahasiswa yang menjadi relawan pemantau Pilpres ini nantinya akan membantu PPL dari pemungutan hingga penghitungan suara. Selain itu mereka juga akan mengkoordinasikan serta menyampaikan laporan ke PPL setiap kejadian atau pelanggaran yang terjadi pada masing-masing TPS yang mereka awasi.

"Mahasiswa KKN ini akan membantu kami dengan menjadi mata dan telinga tapi tidak menjadi mulut kami," tegas Ahsan. [ton]