INILAH.COM, Surabaya - Persoalan Daftar pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif lalu tampaknya bakal berulang pada pilpres. Karena itu, capres Jusuf Kalla mengultimatum agar KPU segera memperbaiki DPT sebelum hari pencontrengan pada 8 Juli mendantang.

"Tim kami desak KPU untuk segera perbaiki DPT. Batas waktunya Senin 6 Juli," ujar JK di pesawat dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, Sabtu (4/7) malam.

DPT, menurut JK yang juga Wakil Presiden ini merupakan persoalan yang serius. Sebab, pilpres akan sangat berbahaya jika persoalan DPT belum juga memiliki kejelasan. Jika pada Senin 6 Juli mendatang KPU belum juga dapat memperbaiki DPT, tutur JK, maka proses pilpres patut dikaji ulang.

"Bisa (pilpres) ditunda dengan tanpa menganggu jadwal ketatanegaraan. Penghitungannya bisa dipercepat," imbuh capres nomor urut tiga ini.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyayangkan KPU yang seolah tidak mau belajar pada pileg lalu, yang DPT mengalami kekacauan. Namun, dijelaskan JK, kisruhnya DPT dikarenakan dua kemungkinan. Pertama administrasi kependudukan yang tak beres dan kedua kemungkinan ada unsur kesengajaan.

"Atau justru kedua-duanya," terang capres yang diusung Partai Golkar dan Hanura ini.

Persoalan DPT, lanjut JK jika dilanggar adalah Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Karena DPT merupakan hak paling hakiki untuk menyatakan pilihan. Selain itu, DPT juga menyangkut penghilangan hak politik rakyat.

Dijelaskan JK, modus yang banyak terjadi pada kisruh DPT yakni munculnya satu nama yang tercatat berulang kali. Atau justru tidak tercantumnya nama orang yang sudah memiliki hak suara. "Kalau pilpres ini gagal bisa kita bawa ke DPR," tandas JK. [*/jib]