INILAH.COM, Jakarta - Kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) masih membayangi pilpres yang dijadwalkan 8 Juli mendatang. Jika pilpres dipaksakan sesuai jadwal tanpa ada perbaikan yang signifikan, maka pilpres hanya menghasilkan presiden rekayasa.

"Kita ini kan memilih pemimpin untuk 240 juta rakyat. Jadi kalau kita salah dengan proses pemilihan itu, banyak pemilih silumannya, maka yang jadi pemimpin ya pemimpin hasil rekayasa," kata Sekretaris Umum tim kampanye nasional Mega-Prabowo, Fadli Zon kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (5/7).

Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mendesak KPU untuk menyelesaikan masalah DPT, khususnya pemilih yang tidak terdaftar. KPU juga diminta mengupayakan pemilih yang tidak tercatat dalam DPT agar bisa menggunakan KTP untuk menyalurkan hak pilihnya.

"Kami sudah melayangkan protes kepada KPU. Kami temukan banyak pemilih fiktif, dan di daerah Jawa saja itu sudah jutaan. Kami minta itu segera dibereskan atau pilpres ditunda," jelasnya.

Bagi Fadli, penundaan pilpres tidak haram hukum dilakukan. Meskipun konsekuensinya akan ada penambahan biaya. Namun hal itu seharusnya tidak menjadi masalah, karena pemilu yang jujur dan adil lebih urgen sifatnya. "Kalau soal biaya saya kira tidak terlalu signifikan," ujar Fadli. [fiq/jib]