INILAH.COM, Jakarta - Penundaan pilpres 8 Juli mendatang karena amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) kian menguat. Jika tidak ada alternatif perbaikan persoalan tersebut, masing-masing capres-cawapres diserukan untuk mundur dari arena pemilihan.

"Kalau tidak ada alternatif untuk keluar dari masalah DPT. Dan jika Pilpres tetap dilaksanakan tanggal 8 Juli, kita mendesak kontestan capres untuk mundur," ujar Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam jumpers di Restoran Omah Sendok, Jakarta, Minggu (5/7).

Jika seruan tersebut tetap tidak mendapatkan respon dari masing-masing kandidat, menurut Yudi, dirinya bersama Dewan Perubahan Nasional melakukan aksi turun ke jalan guna memprotes rusuhnya DPT.

"Kami akan turun ke jalan sebelum demokrasi rontok," ucap Yudi yang pemerhati politik Islam ini.

Yudi mengatakan, didengungkannya masalah DPT bukan karena berasal dari parpol dan tim sukses capres. Namun karena demokrasi, harus bermula dari cara- cara yang benar yaitu membereskan DPT.

"Ini adalah pertarungan demokrasi kita yang sedang diujung tanduk. Namun otoritas pemerintahan kita tidak menyadarinya ada masalah DPT," jelasnya.

Pilpres, tutur Yudi tidak bisa dilakukan dengan tidak adanya jaminan dari pemerintah. "Maka lebih baik kita tunda pemilu. Kecuali dengan cara lain yaitu menggunakan hak dengan Perppu" katanya.

Karena itu, Yudi menghimbau pemerintah dan KPU jangan berlindung dibalik asumsi tidak diberskannya DPT, karena ada kedaruratan. "Kalau pelantikan presiden nantinya, itu kan konsensus politik. Karena diatas konsensus politik ada konsensus rakyat," tandasnya. [mvi/jib]