INILAH.COM, Jakarta - Kampanye pilpres berada dalam masa tenang, namun soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum juga membuat tenang para capres cawapres. Sehingga banyak seruan untuk menunda pilpres. Namun Bawaslu cuek terkait wacana tersebut.

"Soal penundaan saya tidak bisa berkomentar. Kalau mau buat Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu)," ujar Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, dalam jumpa persnya di kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (5/7).

Sardini mengatakan meski waktu mepet yakni tiga hari menjelang pencontrengan pada 8 Juli mendatang, Perppu DPT bisa saja dikeluarkan. Mengingat DPT merupakan persoalan yang signifikan.

"Isi Perppunya yaitu menjawab hal-hal yang diungkapkan banyak pihak yaitu warga negara yang tidak punya hak pilih bisa masuk seperti dari sisi domisili. Dan yang kedua Perppu dengan menggunakan KTP bisa diakomodir, walaupun konsekuensinya berkorelasi pada logistik," jelasnya.

Mengenai kepastian Perppu dapat dikeluarkan, Sardini enggan menjawab. "Tanyakan kepada pemerintah. namun untuk DPT tidak bisa dirubah," tandasnya. [jib]