Kisruh DPT, Ganggu Ekonomi

INILAH.COM, Jakarta Persoalan Dafrat Pemilih Tetap (DPT) diproyeksikan dapat mengganggu perkembangan perekonomian Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Hal ini diuangkapkan Direktur Pelaksana Econit Advisory Group Hendri Saparini di Jakarta, Minggu (5/7). "Masalah DPT memiliki dampak pada perekonomian Indonesia, karena pemimpin hasil Pemilu nanti tidak mendapat legitimasi publik dan menjadi masalah berkepanjangan," jelas Hendri.

Ia mencontohkan, dalam investasi, pemodal saat ini masih bersikap hati-hati, karena menunggu pemimpin baru hasil pemilihan umum 8 Juli. Hal ini berarti, perkembangan investasi ke depan sangat bergantung pada hasil pemilihan presiden masa bakti 2009-2014. "Jadi, kita harus mencari pemimpin 'legitimate' supaya tidak ada keraguan dari investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Ia sependapat dengan politisi, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk meminta Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan lebih dulu masalah DPT sebelum pemilihan presiden 8 Juli.

Sebelumnya, JK membeberkan masalah DPT merupakan masalah penting, dengan menegaskan bahwa pemilihan presiden sangat berbahaya jika persoalan DPT tidak jelas. Bahkan, jika sampai Senin (7/7), Komisi Pemilihan Umum tidak mampu memperbaiki DPT, proses pemilihan presiden harus dievaluasi. "Bisa ditunda tanpa menganggu jadwal ketatanegaraan. Penghitungannya bisa dipercepat," kata Kalla.

Iapun sependapat pemilihan presiden dievaluasi dan ditunda untuk dua pekan ke depan, tapi menghasilkan pemimpin absah daripada harus mengorbankan ekonomi untuk jangka panjang, katanya. Ongkos sangat mahal harus dibayar kalau hasil pemilihan tidak absah, sehingga harus dipertimbangkan dan diperhitungan secara matang, katanya.

"Jadi, jangan bicara dari segi anggaran saja, tapi akibat atau kerugian ekonomi kalau kemudian masalah DPT berkepanjangan, karena berkaitan dengan legitimasi pemimpin, yang dihasilkan dalam pemilihan itu," katanya. [*/san]