INILAH.COM, Jakarta - Desakan menunda pilpres sehubungan kisruhnya daftar pemilih tetap (DPT) bukan mustahil mengarah pada aksi memboikot pilpres 8 Juli mendatang. Sehingga, Susilo Bambang Yudhoyono pun seharusnya mewaspadai kemungkinan terjadinya hal itu.

"Bisa saja kubu JK dan Mega memboikot pilpres. Artinya, kan tidak ada pemilu. Karena tidak mungkin ada satu calon saja. Bisa melanggar konstitusi. Bisa seperti di Iran. SBY harus hati-hati. Ini bisa menjadi lembaran hitam buat dia," kata guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (5/7).

Seberapapun kekuatan pendukung JK dan Mega, SBY harus memperhitungkannya. Sebab, memiliki massa yang jelas dan loyal. Apalagi, menurut dia, SBY tidak memiliki dukungan dari massa akar rumput sekalipun memenangkan pemilu legislatif lalu.

Meskipun begitu, Iberamsjah menilai kubu JK-Win dan Mega-Pro sampai berniat untuk memboikot pemilu. Usul menunda pilpres tak lain sebagai upaya untuk menuju pelaksanaan pemilu yang jurdil.

"Niat mereka (kubu JK dan Mega) pasti hanya untuk sedikit memberi pressure. Menekan agar KPU merapikan DPT, meski waktunya hanya tinggal tiga hari," bebernya. [nuz]