INILAH.COM, Jakarta - Dua hari menjelang pilpres, masih banyak rakyat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terkait hal itu, pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto curhat ke MK.
"Ibu Mega dan pak JK juga berharap agar selain peraturan dan UU yang baik pelaksanaannya juga harus baik. Agar konstitusional dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu mereka meminta dipergunakan KTP atau paspor bagi WNI yang benar-benar tidak terdaftar di DPT," jelas Ketua MK Mahfud MD dalam jumpa persnya di Gedung MK, Jakarta, Senin (6/7).
Mantan Ketua DPP PKB ini mengatakan, tidak hanya pasangan nomor urut satu dan tiga saja yang mengharapkan perbaikan DPT. Tapi juga nomor urut dua. "Tadi Pak Boediono juga bertekad bahwa pihaknya akan sportif dan akan menerima apapun putusan MK," ujar Mahfud.
Dijelaskan dia, pertemuan yang berlangsung sekarang ini merupakan antisipasi jika terjadi sengketa pemilu nantinya. Menurut Mahfud pihaknya berkumpul dengan para kandidat agar pilpres dapat berjalan dengan baik dan berusaha untuk tidak bertemu lagi di gedung ini.
"Karena bila bertemu berarti berperkara. Artinya diharapkan pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Untuk itu ada beberapa yang harus dijelaskan, misalnya seperti yang diajukan ibu Mega dan Pak JK mengenai masalah DPT supaya dalam waktu yang tersisa dapat diselesaikan," beber mantan anggota Komisi III DPR ini.
Karena jika berperkara, tutur Mahfud ia mengharapkan agar masing-masing pihak dapat mengajukan bukti. Selain itu, dikatakan dia, yang disengektakan di MK bukanlah sengketa antar pasangan. Tapi pasangan capres-cawapres dengan KPU.
"Sementara pasangan yang lain dapat terkait apabila memiliki data yang dapat diperbandingkan pada persidangan nanti. Bawaslu juga memastikan akan melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. [jib]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !