INILAH.COM, Jakarta - Meski sempat menuding pertemuan JK dan Mega dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk membahas kisruh DPT sebagai manuver politik belaka, namun kubu SBY-Boediono pasrah saja dengan putusan MK yang membolehkan penggunaan KTP untuk mencontreng.

"Baguslah," ujar anggota Dewan Pakar Timkamnas SBY-Boediono, Ahmad Mubarok kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (6/7).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini membantah pihaknya menuding aksi JK-Wiranto dan Mega-Prabowo untuk memperjuangkan penggunaan KTP sebagai manuver.

"Yang saya sebut manuver politik itu kan yang soal pilpres diundur. Kalau soal KTP itu kan kewenangan MK. Kita patuhi saja. Kan masih ada bemper tinta untuk menghindari kecurangan," ujarnya.

Mubarok mengakui PD tidak banyak aktif dalam mempersoalkan keabsahan KTP untuk mengatasi kisruh DPT. Pihaknya merasa cukup puas dengan kinerja KPU.

"Dari segi DPT kan sudah banyak ter-cover. Saat pemilu legislatif jumlahnya sekian, setelah pilpres naik sekian. Jadi ada indikatornya," kata Mubarok. [fiq/sss]